TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Penyekapan dan Perantaian Siswa SPN Batam Punya Unsur Pidana

Tim gabungan sudah bertemu Propam Polda tangani kasus ini

KPAI ungkap dugaan kekerasan di SPN Dirgantara Kota Batam. (dok. KPAI)
Verified
Lia Hutasoit

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 10 orang tua siswa SPN Dirgantara Batam mengadukan dugaan kekerasan berupa pemenjaraan dan pemukulan pada anak mereka dengan dalih konseling.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan, dari hasil penggalian informasi oleh Tim gabungan dari Itjen KemendikbudRistek, KPAI dan masyarakat sipil menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Dinas-Dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait SPN Dirgantara Kota Batam, pada Kamis (18/11/2021) di kantor Gubenur Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: SPN Batam Rantai Anak yang Nakal, KPAI: Mereka Anggap Itu Konseling

1. Indikasi penyekapan berpotesi melanggar hukum

Ilustrasi penangkapan (IDN Times/Mardya Shakti)

Rakor tersebut membahas adanya indikasi tindak pidana berupa penyekapan anak dan kekerasan fisik pada peserta didik, yang berpotensi kuat melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.

"Terkait pelanggaran UU PA, tim gabungan sudah bertemu Propam Polda Kepulauan Riau dan SKPT Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pelaporan," ujar Retno dalam keterangannya, Kamis.

2. Ada dugaan pengelolaan sekolah yang tidak sesuai standar

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Dugaan lainnya adalah pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan delapan Standar Pendidikan Nasional. Dengan demikian, diperlukan investigasi mau pun audit keuangan Dana BOS dan audit dokumen lain terkait pengelolaan sekolah. 

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Adanya indikasi proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar isi dan kurikulum nasional, maka diperlukan audit lebih mendalam oleh Itjen KemendikbudRistek," kata Retno.

3. KPAI minta sekolah seperti SPN tak diberi perpanjangan izin

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti di gedung KPAI (IDN Times/Indiana Malia)

Dengan adanya kejadian ini, KPAI mendorong sanksi tegas bagi sekolah agar ada efek jera, tidak hanya bagi SPN Dirgantara tetapi juga bagi sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.

"Di antaranya adalah dilarang menerima peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023, pencabutan bantuan Dana BOS, atau bisa juga ijin operasional sekolah yang tidak diperpanjang lagi," tutur Retno.

Baca Juga: KPAI Soroti Puluhan Siswa di Batam Dirantai di Sel Tahanan Sekolah

Topik:
KPAI
pidana
Batam
kekerasan anak
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Haji 2024, Seleksi Awal Jemaah dari Kesehatan Baru Pelunasan

Politisi Demokrat Lapor Polisi Usai Disebut Terima Uang Korupsi BTS

Blok G Pasar Tanah Abang Terasa Mati, Pedagang Tagih Janji

Eks Menag Lukman Hakim: Kurikulum Ponpes Al Zaytun Tidak Bermasalah

IDN Times Raih Penghargaan di KASAD Awards 2023

Besok Puluhan Ribu Orang Demo di DPR Terkait Pengesahan RUU Kesehatan

COC Laut China Selatan Masih dalam Pembahasan

Ada 7 Gugatan Panji Gumilang ke MUI dan Anwar Abbas di PN Jakpus

Gantikan Habiburokhman, Imron Amin Diangkat Jadi Wakil Ketua MKD 

Eks Menag Lukman Hakim: Al Zaytun Tak Ada Masalah pada Era Saya