PSI: Modal Daerah Untuk DP 0 Rupiah Mencapai Rp4,363 Triliun
Dukung KPK cek kasus korupsi ini hingga ke akar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap agar kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tepatnya oleh PD Sarana Jaya pada tahun 2019 bisa dibongkar hingga ke akarnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, menyatakan sejak 2019 hingga 2021, BUMD PD Sarana Jaya sudah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya, terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp3,3 triliun.
"PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapa saja yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum," kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).
Baca Juga: Korupsi Rumah DP Rp0, Dirut PD Sarana Jaya Diduga Mark Up Harga Tanah
1. Rincian modal daerah yang didapatkan oleh PD Sarana Jaya
Rinciannya adalah sebagai berikut, PMD 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun. Lalu, PMD 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar. Serta PMD 2021 sebesar Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.
"PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai. Tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah," ucap Eneng.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, 6 Saksi Diperiksa KPK