Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah keluhan terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 muncul di hari pertama pelaksanaannya pada Senin (7/6/2021). Salah satunya adalah terkait website PPDB yang sempat lambat saat diakses.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan bahwa memang ada masalah di server yang menurutnya tidak siap dan penuh.
"Sistem gak siap, ketika traffic penuh, orang tua berlomba masuk duluan, Karena urutan pendaftaran menjadi perhitungan jika kuota penuh," kata dia saat dihubungi.
1. Dua temuan menonjol terkait pendaftaran PPDB DKI 2021 dari Ombudsman
Suasana PPDB 2020 di Lebak di tengah pandemik COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas Teguh juga mengatakan dari pantauan Ombudsman ada ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran.
"Kedua, ada keluhan dari orang tua siswa terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul," ujarnya.
2. Jika sulit diakses seharian ini, Disdik DKI harus geser waktu pendaftaran PPDB 2021
Suasana PPDB 2020 di Lebak di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas) Teguh mengatakan bahwa hal ini terjadi juga dua tahun yang lalu, menurutnya Disdik DKI Jakarta juga harus segera menyiapkan mitigasi agar masalah ini bisa diantisipasi.
Menurutnya jika sistem sulit diakses selama seharian ini, maka Disdik harus menggeser waktu pendaftarannya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Sesuai dengan jumlah hari kegagalan sistem dalam proses pendaftaran," ujarnya.
3. Anies disebut tak belajar dari masalah sebelumnya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Instagram/@Aniesbaswedan) Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya tidak belajar dari masalah yang pernah terjadi sebelumnya.
"Seharusnya Pemprov DKI sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dan belajar dari pengalaman," kata dia saat dihubungi.
Selain itu, seharusnya dengan APBD DKI yang besar, menurut dia, permasalahan IT seharusnya bisa ditangani dengan baik terlebih DKI memiliki Jakarta Smart City dan TGUPP, yang memungkinkan untuk memberikan saran dan supervisi pelaksanaan PPDB.
