TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wapres di HAKORDIA: Korupsi Seperti COVID-19, Musibah Global

Bersifat korosif pada semua pencapaian

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ketua KPK Firli Bahuri di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 oleh KPK, di Jakarta, Jumat (9/12/2022). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”. Pada Jumat (9/12/2022) KPK melakukan acara pembukaan di gedung Bidakara, Gatot Soebroto, Jakarta.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pembukaan HAKORDIA 2022. Dia menyebutkan Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan COVID-19, korupsi juga merupakan musibah global.

"Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," kata dia di acara HAKORDIA, Jumat (9/12/2022).

1. Indonesia bisa pulih dari krisis jika tata kelola pemerintahan bersih korupsi

Pegiat anti korupsi dan pelukis gelar "Seni Melawan Korupsi" di Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Ma'ruf mengatakan, perjuangan pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil jika ada tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi.

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," kata dia.

Baca Juga: Bongkar Korupsi Pesawat Garuda, KPK Usut Rapat Komisi VI DPR

2. Upaya pemulihan sosial ekonomi nasional butuh dukungan KPK

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Situasi sulit yang tengah dihadapi sekarang dinilai bakal semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Korupsi di pelayanan air dan tanah, kata Ma'ruf akan berdampak negatif pada kesejahteraan para petani, sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," katanya.

Baca Juga: 40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap, Catat Ya!

3. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan perubahan perilaku

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Ma'ruf meminta masyarakat memberikan perhatian kepada beberapa hal. Kemakmuran dinilai tak mungkin dapat dinikmati oleh negara yang kaya jika alokasi sumber daya jatuh pada segelintir orang. Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki.

"Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," ujarnya.

Kemudian, upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya