Aher Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik agar Tak Korupsi, Apa Respons Mendagri?
"Gaji dan tunjangan tidak sebanding dengan ongkos kampanye"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menanggapi banyaknya kepala daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pria yang karib disapa Aher ini mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menaikkan gaji kepala daerah agar terhindar dari korupsi.
"Gaji dan tunjangan tidak sebanding dengan ongkos kampanye dengan biaya kampanye boleh jadi gaji dikumpulkan 5 tahun tambah tunjangan dan insentif itu gak cukup," ucap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (17/4).
Baca juga: Anis Matta dan Aher Kandidat Terkuat dari PKS di Pilpres 2019
"Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah itu faktornya bukan gaji, sistem udah baik, pengawasan baik, tapi masih ada yang kena OTT itu bukan masalah gaji tapi masalah mental," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (19/4).
1. Usulan Aher ditanggapi Mendagri, menurut Tjahjo Kumolo korupsi bukan karena gaji
Mengetahui Aher mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menolaknya. Menurutnya, permasalahan korupsi bukan karena gaji.
Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi, PAN Pecat Zumi Zola