Jelang Pemilu dan Pilkada, KPK Minta Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

2. Minta pejabat laporkan harta kekayaan

Basaria juga memastikan secara reguler KPK akan terus berupaya meningkatkan kesadaran Penyelenggara Negara, untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

"Di tahun 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%. Untuk itu, KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan, sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik," jelasnya lagi. 

3. Luncurkan LHKPN elektronik

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, sekaligus bentuk transparansi, tambah Basaria, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn). 

Cara pelaporan melalui aplikasi ini pun lebih mudah, mengingat sebelumnya mesti melampirkan 14 jenis dokumen pendukung, kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan.

"Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn. Mudah sekali," jelasnya.