KPK Imbau Menteri dan Pejabat Baru Laporkan Harta Kekayaannya

2. KPK tunggu pejabat negara baru melaporkan harta kekayaannya

KPK menunggu laporan harta kekayaan dari penyelenggara negara. Menurut Febri, bukan hal yang sulit melaporkan harta kekayaan kepada lembaga antirasuah yang beralamat di Kuningan Mulia, Jakarta Selatan tersebut, lantaran kini dapat diakses secara online.

"Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan seluruh Penyelenggaran Negara yang baru menduduki jabatan baru wajib melaporkan kekayaannya melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Sekarang pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mudah melalui e-lhkpn (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," ujar dia.

Menurut Febri, pelaporan harta kekayaan ini penting demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan sebagai bentuk transparansi. Pihaknya pun siap membantu para pejabat yang mengalami kesulitan dalan proses kelengkapan laporan harta kekayaan tersebut.

"Pelaporan LHKPN ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi pejabat pada publik. Sehingga selain kepatuhan melaporkan, isi laporan juga harus benar," tutur dia.