TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Buntut Iklan di Koran, Bawaslu Laporkan Pengurus PSI ke Bareskrim

Iklan PSI dianggap melanggar aturan

psi.id

Jakarta, IDN Times - Muatan iklan dalam koran Jawa Pos yang dipasang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbuntut panjang. Setelah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, kini PSI harus bersiap berurusan dengan Kepolisian. 

"Proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran terkait dugaan Iklan Kampanye melalui media cetak Jawa Pos yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, Kamis (17/5). 

Baca juga: Pilpres 2019: Benarkah PSI Mencuri Start Kampanye?

1. Bawaslu sepakat membawa kasus PSI ke Kepolisian

IDN Times/Linda Juliawanti

Abhan menyampaikan sebagaimana hasil pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dan disepakati bersama antara Bawaslu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI, PSI diduga telah melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Setelah direkomendasikan oleh Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti ke Penyidik Kepolisian RI dalam Gakkumdu Pemilihan Umum. Ini saya sudah meneruskan ke sini nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Abhan. 

2. Laporkan Sekjen dan Wasekjen PSI

IDN Times/Linda Juliawanti

Iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos Edisi 23 April 2018 tersebut, dikatakan Abhan, telah memenuhi unsur kegiatan melakukan kampanye. Untuk itu, Bawaslu memutuskan untuk melaporkan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dan Wakilnya Chandra Wiguna.

"Yang dilaporkan adalah Sekjen dan Wasekjen PSI, sementara. Dugaan perbuatan tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ucapnya. 

Laporan tersebut telah diterima Bareskrim Polri, Kamis (17/5) pukul 09.30 WIB, Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM. 

3. Penyidikan selama 14 hari

IDN Times/Helmi Shemi

Abhan menjelaskan untuk tahap berikutnya di Kepolisian, yang oleh Undang-Undang diberikan waktu penyidikan paling lambat 14 hari sejak 
diterima, Kepolisian segera menetapkan Tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan.

"Biar penyidik nanti lihat perkembangan selanjutnya," kata dia.

Baca juga: Psikolog Adik Kelas Pelaku Bom Dita Ungkap Cara Perekrutan Anggota Teroris

 

 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya