Pantau Dana Kampanye, Bawaslu Gandeng PPATK

2. Batasan dana kampanye ditentukan KPUD

Abhan menyampaikan pasangan calon mempunyai batasan dana kampanye sesuai kesepakatan KPUD provinsi, kabupaten dan kota masing-masing.

"Masing-masing KPU Provinsi, kabupaten dan kota membuat kesepakatan mengenai batasan jumlah dana kampanye," jelasnya.

3. Bawaslu tindak tegas jika ditemukan sumber dana tidak jelas

Lebih lanjut Abhan mengatakan pihaknya akan mengawasi transaksi dan sirkulasi dana kampanye setiap pasangan calon. 

"Contohnya apakah ada sumbangan yang dilarang, dari pihak asing itu dilarang oleh UU. Lalu apakah sumbangan dana kampenye melebihi batasan limitasi juga melanggar," kata dia.

Selain itu, sumbangan kampanye yang berasal dari pihak tidak jelas juga tidak diperbolehkan.

"Kalau sumbangan dari perseorangan harus jelas siapa orangnya, patut dicurigai misalnya badan hukum atau sumber perseorangan tidak jelas. Karena di dalam regulasi diatur mengenai siapa saja yang boleh menyumbang, yaitu perseorangan maksimal Rp75 juta dan badan hukum maksimal 750 juta," jelasnya.

Jika ada pelanggaran, pihaknya siap menindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Bahkan, pasangan calon dapat didiskualifikasi.

"Salah satu pasal yang dilupakan paslon adalah ada dana yang tidak tercantum dalam laporan atau sumber dana tidak jelas seperti hasil korupsi juga itu dapat didiskualifikasi," ucapnya.