Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times – Teror bom yang terjadi berturut-turut di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat serta Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang awal Mei 2018 ini menjadi sorotan global.
Masyarakat menilai pembahasan mengenai revisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme berjalan cukup lamban. Saat ini RUU Terorisme menjadi kembali didesak untuk segera diselesaikan.
Pasca kasus teror bom yang terjadi di Surabaya, Presiden Joko Widodo sempat memberikan teguran keras kepada DPR. Jokowi mengatakan akan membentuk perpres terkait terorisme jika DPR gagal mengesahkan RUU Terorisme ini.
Pemerintah memang memiliki niat untuk mempercepat pengesahan RUU Terorisme. Namun, beberapa pasal yang ada di dalam RUU tersebut dirasa masih bermasalah. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dinilai masih melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca juga: Ketua DPR Janji Rampungkan RUU Terorisme Bulan Ini
Definisi terorisme yang hingga kini belum ada menurut ICJR akan menyulitkan berbagai pihak untuk menentukan dan atau mengawasi tingkat kepatuhan dari negara-negara anggota PBB terhadap konvensi dan resolusi PBB.
Selain itu, ICJR menilai tidak adanya definisi yang jelas dan komprehensif tentang terorisme dapat merugikan terkait perlindungan hak asasi manusia.
1. Soal definisi
“Definisi Teroris ini memang tak ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2003. Demikian pula dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, termasuk pada RUU yang di rumuskan oleh pemerintah ini” (Dikutip dari Rekomendasi Untuk Pembahasan RUU Terorisme. ICJR. 2016. H.2)
RUU KUHP berdasarkan pengamatan dari rekomendasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kepada DPR RI tahun 2016, diketahui DPR belum menyantumkan definisi terorisme dalam rancangan undang-undang yang dibahasnya.
2. Masa penangkapan dan penahanan
Pasal 28 dari RUU Terorisme berbunyi:
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 (tga puluh) hari.
ICJR menyebutkan salah satu pasal yang juga bermasalah adalah pasal 28. Pasal ini telah megatur perihal penangkapan dengan masa 7x24 jam. Namun dalam RUU justru masa waktu diperpanjang menjadi 30 hari.
Dalam catatan ICJR pada tahun 2017, dalam RUU juga didorong agar masa penahanan mejadi semakin panjang. Dari 6 bulan menjadi total maksimal 510 hari. Jika dilihat, 510 hari artinya lebih dari satu tahun.
Terkait masa penahanan yang ada dalam RUU, pihak ICJR menilai hal ini sebagai jenis penahanan pre trial detention yang paling lama dalam sejarah penyusunan RUU. Ketentuan ini dinilai sangat eksesif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.
3. Perihal penyadapan
Pasal 31 tentang Penyadapan juga dinilai menjadi salah satu pasal yang krusial dalam pembahasan RUU Terorisme ini. Sebelumnya, pada 12 Juli 2017 saat panja melanjutkan pembahasan mengenai penyadapan, ketentuan pasal 31 RUU berbunyi:
(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukt yang sah, penyidik berienang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa;
dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk
mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk
mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iajib dilaporkan atau
dipertanggungjaiabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatka.
ICJR menyatakan, terkait penyadapan guna mengetahui keberadaan jaringan terorisme, perlu dan harus dipisahkan antara penyadapan untuk kegiatan intelijen dan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. ICJR menyatakan perlu ada sinkronisasi dengan Pasal 302 RUU KUHP tentang penyadapan.
Mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses dan pertanggungjawaban terkait penyadapan ICJR dalam laporannya menuliskan hal ini akan dirumuskan kembali oleh Pemerintah dengan merujuk kepada eputusan MK Nomor 5 Tahun 2010.
4. Keterlibatan TNI
Dalam pasal 43b RUU Terorisme dituliskan sebagai berikut:
(1)Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait
sesuai dengan keienangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keikutsertaan TNI dalam penaggulangan terorisme bagi sebagian kalangan, terutama aktivis HAM masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran akan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap penanganan kasus terorisme dengan keikutsertaan TNI.
Beberapa pihak perasa bahwa keterlibatan TNI dapat menciptakan persepsi pertahanan negara yang justru berpotensi terciptanya perang untuk melawan terorisme.
Namun tampaknya pihak kepolisian tidak mempermasalahkan pasal tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karavian menyatakan Polri tidak keberatan jika TNI ikut serta dilibatkan dalam penanganan terorisme.
Hal ini disampaikan Tito pascaserangan teror bom di Surabaya, Jawa Timur. Tito menyatakan pada prinsipnya, Polri paham betul bahwa TNI dan Polri serta masyarakat Indonesia memiliki musuh yang sama, yakni terorisme.
Baca juga: Pembahasan RUU Anti Terorisme Jalan di Tempat, Ini Tiga Penyebabnya
