Ketua Dewan Penasihat MIPI: Etika Pilar Ketiga Tegaknya Pemerintahan
Etika pemerintahan penting bagi jalannya sebuah negara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ryaas Rasyid mengatakan, etika pemerintahan penting bagi jalannya sebuah negara.
Alasannya, pedoman pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan undang-undang dan konstitusi, tetapi juga menyangkut etika yang dapat menilai salah dan benar sebuah tindakan. Etika, tambahnya, merupakan kesepakatan moral tentang bagaimana menjalani hidup ini dan mengejar tujuan bersama.
Jika tiga hal itu tersedia, barulah sebuah pemerintahan dapat dikatakan memiliki pedoman yang lengkap.
“Jadi, etika itu pilar ketiga dari tegaknya sebuah pemerintahan,” ujar Ryaas saat Seminar Nasional yang digelar MIPI bertajuk "Quo Vadis Etika Pemerintahan Indonesia?" secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta dan daring melalui sambungan virtual, Sabtu (5/6/2021).
Baca Juga: Jaga Rahasia Data Pribadi, Kemendagri Minta E-KTP Tak Perlu Difotokopi
1. Etika pemerintahan melaksanakan kebijakan sesuai jalur yang benar
Ryaas menjelaskan, negara mesti membangun etika pemerintahan untuk menopang tujuannya, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan inilah yang diperjuangkan orang-orang zaman dulu yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia.
Paling tidak, kata Ryaas, masyarakat dapat memiliki ketenteraman dan ini menjadi tugas paling awal bagi keberadaan pemerintahan. Etika pemerintahan, lanjut Ryaas, yakni melaksanakan kebijakan sesuai dengan jalur yang benar.
Baca Juga: Mahfud MD: Korupsi Zaman Sekarang Lebih Gila Dibandingkan Orde Baru