KontraS Curiga Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dibuat Orang Istana
KontraS tolak jabatan presiden 3 periode
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencurigai keterlibatan sejumlah elite politik dalam lingkaran Istana yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk kongkalikong politik antar elite yang dilakukan secara terstruktur dan tersistematis. Pihaknya khawatir wacana ini akan terus berlangsung masif di daerah secara diam-diam.
“Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya Kepala Desa,” kata Rivanlee dalam keterangan tertulis, Minggu (10/4/2022).
Baca Juga: PKS: Lucu Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024
1. Wujud autocratic legalism
KontraS menilai wacana politik yang bergulir di masyarakat merupakan bentuk dari autocratic legalism yang mengarah pada rezim otoritarian, namun memperlihatkan cara yang demokratis.
Kondisi ini dinilai berbahaya bagi sistem demokrasi karena hanya mengakomodir kepentingan beberapa pihak.
“Begitu sulit untuk mengidentifikasi sebuah penyimpangan, sebab watak otokrasi tersebut telah dilegalisasi oleh sejumlah instrumen hukum nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Marak Ajakan Aksi STM Bergerak 11 April, Kemendikbud Larang Siswa Demo