TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pimpinan DPR Ungkap Alasan RKUHP Batal Disahkan Pekan Ini

RKUHP diharapkan selesai 2022

Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkap alasan pihaknya batal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada pekan ini. Rapat pengesahan RKUHP semula dijadwalkan pada pekan ini.

“Masih ada beberapa pasal yang belum disinkronisasi oleh pemerintah, tapi semangatnya Komisi III DPR RI ingin sekali pengesahan RKUHP dilakukan dalam masa sidang saat ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (21/11/2022).

Baca Juga: Di RKUHP Terbaru, Hina DPR Hingga Polisi Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

1. DPR masih lakukan harmonisasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Dasco mengatakan DPR masih melakukan harmonisasi RKUHP bersama  pemerintah. Dia berharap RKUHP bisa segera disahkan pada akhir 2022.

Dia juga mengatakan tak menutup kemungkinan pengesahan RKUHP bakal dilakukan saat masa reses DPR. Diketahui, DPR akan memasuki masa reses per 15 Desember 2022.

“Kita lihat nanti perkembangannya hari ke hari. Bila memang perlu dikerjakan pada saat reses, tentunya ada mekanisme tersendiri yang dilakukan agar pembahasan tersebut berjalan bagus,” ujar Dasco.

2. DPR masih bahas isu krusial RKUHP

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Berdasarkan rapat DPR bersama pemerintah pada 3 dan 9 November 2022, terdapat beberapa isu krusial yang masih harus dikaji. Beberapa isu di antaranya living law yang berpotensi melanggar asa legalitas hukum pidana, pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Pasal penghinaan presiden juga masih menjadi pembahasan mendalam di Komisi III DPR RI. Kemudian, contempt of court terkait publikasi persidangan, rekayasa kasus sebagai usulan baru yang belum dituangkan, pidana narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika, serta pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan.

Baca Juga: KontraS: Soal RKUHP, DPR Minim Pengetahuan soal Pelanggaran HAM Berat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya