PSI Sorot Pembubaran Gereja di Lampung, Minta Rekomendasi FKUB Dihapus

2. PSI gugat PBM 2 Menteri

PSI sebelumnya telah mengajukan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) terhadap pembentukan dan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006, terkait pendirian rumah ibadah. Dua menteri yang terkait dalam peraturan tersebut antara lain Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Peraturan tersebut menyertakan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu pertimbangan dalam pembangunan rumah ibadah. Namun dalam praktiknya, PSI menilai rekomendasi FKUB tersebut menjadi syarat mutlak dan menjadi faktor penghambat memperoleh Izin mendirikan rumah ibadah.

Ketua LBH DPP PSI Francine Widjojo menjelaskan rekomendasi FKUB dalam pendirian rumah ibadah tertera dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (e), Pasal 14 ayat (2) huruf (d), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) PBM Pendirian Rumah Ibadat. Seluruh pasal itu diminta dihapus agar tak terjadi diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadat. 

"Rekomendasi FKUB sebagai syarat pendirian memicu terjadinya diskriminasi dan limitasi pendirian rumah ibadat, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Francine, Selasa (7/3/2023).