TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Waspadai Bjorka, DPR Minta KPU Antisipasi Hacker Data Pemilu 

Komisi II ingatkan Bawaslu soal pengamanan data

Ilustrasi peretas (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times — Hacker Bjorka menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Hacker anonim ini diketahui telah meretas beberapa data milik pemerintah, termasuk data surat-menyurat pemerintah Indonesia.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI ikut menyorot aksi hacker Bjorka. Beberapa anggota legislatif ini khawatir akan adanya potensi kebocoran data Pemilu pada 2024.

Baca Juga: Jokowi Lawan Bjorka, Bentuk Tim Khusus yang Diisi Polri hingga BIN

1. Komisi II ingatkan Bawaslu soal pengamanan data

Ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengingatkan masalah keamanan data Pemilu dari serangan hacker, termasuk Bjorka.

Syamurizal mengaku khawatir dengan keberadaan peretas yang berportensi membuat penyelenggaraan Pemilu tak berjalan dengan baik.

“Hati ini di harian ibu kota dan di berita harian nasional kita baca persoalan data presiden pun sudah sedang dibongkar oleh kelompok Bjorka itu. Jadi tadi sudah disinggung tentang keberadaan Bjorka. Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu menjadi tercela,” kata Syamsurizal, dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senin (12/9/2022).

2. Perlu antisipasi dari pemerintah

Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Istimewa)

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera juga ikut bersuara soal potensi kebocoran data Pemilu akibat gangguan peretas.

Mardani mendesak langkah yang bisa dilakukan pemerintah terhadap potensi kebocoran data. Menurutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa memelopori peningkatan kualitas demokrasi.

Dia memandang para peretas yang memperjualbelikan data itu merugikan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

“Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker-hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses partai-partai yang melakukan rekrutmen,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Lawan Bjorka, Bentuk Tim Khusus yang Diisi Polri hingga BIN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya