TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

26 MPP Baru Diresmikan, Menteri PAN-RB: Bertahap Akan Jadi Digital

Total ada 103 mal pelayanan publik di Indonesia

MenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin baru aja meresmikan 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/12/2022). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Azwar Anas, mengatakan MPP ini akan dirancang menjadi digital.

"Tadi diresmikan 26 mal pelayanan publik, tapi ini kan situasi di luar kita berjalan dngan cepat, maka mal pelayanan publik seara bertahap akan meningkat menjadi MPP digital," ujar Azwar saat berbincang dengan Forum Pemred di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Apa Fungsinya?

Baca Juga: Menpan RB Anas Kagum pada Mal Pelayanan Publik Surabaya 

1. Bila sudah berbasis digital, bisa saja mengurus administrasi tidak perlu datang ke kantor

Azwar Anas (Dok. IDN Times)

Azwar Anas mengatakan, apabila MPP ini sudah berbentuk digital, bisa saja masyarakat mengurus administrasi tak perlu datang ke kantor. Masyarakat nantinya cukup melakukan pendaftaran melalui smartphone.

"Jadi, banyak orang ke depan untuk mengurus hal-hal pokok minimal 12 item, jangan-jangan ke depan tidak lagi perlu datang ke kantor, karena semua sudah pakai MPP digital, urus KK, NIB (nomor induk berusaha) dan seterusnya cukup pakai HP, dan inilah peta penyebaran MPP dan ke depan MPP digital ini bisa jalan dan sekarang prosesnya terus tumbuh dan berkembang," ucap dia.

Baca Juga: Menpan RB Anas Kagum pada Mal Pelayanan Publik Surabaya 

2. Kementerian PAN-RB ingin replikasi daerah yang sudah berhasil bangun MPP jadi contoh untuk wilayah lain

Abdullah Azwar Anas. (Instagram/ azwaranas.a3)

Lebih lanjut, Azwar mengatakan, Kementerian PAN-RB mereplikasi daerah yang sudah membangun MPP untuk menjadi contoh di wilayah lain. Sehingga, harapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadikan proses birokrasi menjadi lebih lincah dapat segera terwujud.

"Tidak terjebak di kotak-kotak terstruktur, maka Bapak Presiden sekarang punya target priortias, namanya penyederhanaan birokrasi. Oleh karena itu kita pangkas, maka eselon 3 dan 4 ini dihapus, ada namanya jabatan fungsional," kata dia.

Saat ini, ada 103 mal pelayanan publik yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya