Amandemen UUD 1945 Dinilai Mudah Dilakukan Pemerintah yang Berkuasa
Amandemen UUD 1945 juga bisa jadikan MPR memilih presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Isu masa jabatan presiden tiga periode berjalan beriringan dengan wacana amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan MPR RI. Komisioner KPU masa jabatan 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengatakan, bila ingin mengubah masa jabatan presiden maka harus melalui jalan amandemen UUD 1945.
"Saya kira baca di MPR juga persyaratannya untuk melakukan amandemen ini sangat mudah dilakukan oleh partai politik atau pemerintahan yang berkuasa," ujar Hadar dalam acara webinar Forum Pemred, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga: Amien Rais Sebut Isu Amandemen UUD Digulirkan untuk Jokowi 3 Periode
Baca Juga: Ketua MPR Berharap Kajian Amandemen UUD 1945 Selesai Awal 2022
1. Amandemen UUD 1945 diwacanakan hanya mengubah PPHN
Hadar mengatakan, amandemen UUD 1945 ini dijelaskan MPR hanya untuk mengubah pokok-pokok haluan negara (PPHN). Hal itu dilakukan karena saat ini pemerintah sulit menjalankannya karena tidak ada pedoman yang jelas.
Namun, ada pihak-pihak yang dinilai juga ingin mengubahn sistem pemilihan presiden. Hal itu terlihat dari penundaan pembahasan mengenai aturan teknis Pemilu 2024.
"Itu agak membingungkan, kalau menganggap pemilu kita harus dibenahi, maka harus segera ditetapkan," ucapnya.