TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Amien Rais Sebut Presidential Threshold 20 Persen Picu 6L, Apa Itu? 

Amien Rais ingin sadarkan anak bangsa

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi daftarkan Partai Ummat ke KPU. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, berharap tak ada lagi polarisasi di Pemilu 2024. Menurutnya, penyebab polarisasi itu karena adanya presidential threshold 20 persen.

Amien mengatakan, aturan presidential threshold 20 persen menyebabkan adanya 6L. Apa itu 6L? Amien Rais menjelaskan.

"Jadi memang gara-gara yang 20 persen itu loh, presidential threshold itu memang seperti kata para pengamat yang tajam, itu akan melestarikan 6L itu, 'lagi-lagi lu, lagi-lagi lu', gitu ya," ujar Amien di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Baca Juga: Amien Rais Muncul Daftarkan Partai Ummat ke KPU, Massa Adu Dorong

Baca Juga: Partai Ummat Targetkan Suara dari Loyalis Amien Rais di Pemilu 2024

1. Amien Rais ingin sadarkan anak bangsa, lalu memilih Partai Ummat

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais (Youtube.com/Amien Rais Official)

Dalam kesempatan itu, Amien Rais mengajak seluruh anak bangsa untuk memilih Partai Ummat. Sebab, kata dia, Partai Ummat bisa menyadarkan anak bangsa untuk memberantas kezaliman.

"Tawarannya itu, kita ingin menyadarkan kepada anak-anak bangsa bahwa yang bisa melakukan kezaliman, total, kolosal, cegentik raksasa itu hanya negara," ucap dia.

"Karena negara punya aparat militer, aparat kepolisian, aparat intelijen, punya ASN, punya mesin birokrasi, punya uang dan lain-lain," sambungnya.

2. Amien sebut hanya negara yang bisa menegakkan keadilan

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi daftarkan Partai Ummat ke KPU. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Meski demikian, kata Amien, hanya negara yang bisa menegakkan keadilan. Amien menjelaskan, cara penegakkan keadilan itu hanya bisa dilakukan oleh para pemimpinnya yang murni merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Oligarki tidak mungkin (bisa menegakkan keadilan). Jadi, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Sekarang kita melihat ke depan ya. What begun be begun, yang sudah ya sudahlah gitu. Kita gak mencari musuh lagi," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya