TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi: Predikat WTP Itu Bukan Prestasi, Kewajiban Pengguna APBN

Jokowi ingatkan untuk tertib administrasi

Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan para menteri dan jajaran untuk tidak bangga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Jokowi menegaskan predikat WTP itu wajib didapat oleh seluruh pengguna APBN.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penyampaian pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan, pemerintah pusat mendapat predikat WTP pada 2022.

"Kepada menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab dan perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat," ujar Jokowi, Senin (26/6/2023).

Baca Juga: Anggota DPR Imbau ASN Pemda Tak Cuma Kejar WTP

Baca Juga: Jokowi Minta Publik Sabar soal Investigasi Ponpes Al Zaytun

1. Jokowi ingatkan pentingnya tertib administrasi

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Jokowi mengingatkan pentingnya tertib administrasi. Sebab, apa yang dibelanjakan itu adalah uang rakyat.

"Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.

Baca Juga: APBN hingga Mei Masih Terjaga, Surplus Rp204,3 Triliun 

2. Semua uang yang diperoleh dari rakyat harus kembali kepada rakyat

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, semua uang yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Jokowi meminta kualitas perencanaan belanja juga harus dilakukan dengan baik.

"Ini hati-hati, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya