TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Diperiksa KPK soal Anggaran Tanah Munjul

M Taufik jadi saksi kasus pengadaan tanah di Munjul

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra M Taufik dan Badan Pembina BUMD DKI Riyadi. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

KPK memeriksa Taufik dan Riyadi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan Taufik diperiksa terkait pembahasan anggaran untuk BUMD DKI Jakarta. KPK juga menanyakan seputar pengadaan lahan di Munjul kepada Taufik.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).

"Termasuk saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," katanya lagi.

Baca Juga: KPK Telisik Program DP 0 Anies hingga Inisiator Pengadaan Tanah Munjul

1. Riyadi diperiksa soal regulasi DP 0 rupiah

Penahanan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Munjul. (IDN Times/Aryodamar)

Terkait dengan Riyadi, kata Ali, KPK memeriksa terkait regulasi program DP 0 rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, kala itu Riyadi bertugas sebagai Plh Badan Pembinaan BUMD periode 2019.

"Riyadi didalami mengenai pengetahuan saksi terkait bagaimana proses regulasi terkait program DP 0 rupiah," katanya.

2. Sarana Jaya sempat bantah tanah di Munjul terkait program DP 0 rupiah

Sarana Jaya (IDN Times/Aryodamar)

Ketika mantan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka, BUMD DKI Jakarta itu sempat membantah bahwa kasus tanah Munjul terkait program DP 0 rupiah yang digagas Anies. Bahkan, kasus ini diklaim tak mengganggu proyek tersebut.

"Pemberitaan yang marak saat ini terkait rumah DP 0 rupiah kami pastikan bukan di proyek Pondok Kelapa dan Cilangkap. Kedua proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberitaan saat ini," kata Indra dalam keterangannya, seperti dikutip IDN Times, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: KPK Kembali Tahan Satu Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya