Wapres: Pemerintah akan Beri BLT Tambahan ke Warga Miskin Ekstrem NTT
Wapres sebut anggaran bukan masalah utama
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin kembali memimpin rapat terbatas terkit penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kali ini, rapat digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja saya ke tujuh provinsi prioritas 2021 yang sudah dimulai sejak akhir September lalu di Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah; Ambon, Maluku; Manokwari, Papua Barat; dan Jayapura, Papua,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/10/2021).
Ma'ruf menyebutkan, di masing-masing provinsi, ada lima kabupaten yang masuk kategori prioritas miskin ekstrem. Lima kabupaten miskin ekstrem di NTT antara lain, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyebut, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa uang tunai kepada warga miskin ekstrem.
Baca Juga: Ma'ruf: 196.120 Penduduk Miskin Ekstrem di Papua Jadi Prioritas
1. Pemerintah bakal tambah BLT bagi warga miskin ekstrem di NTT
Ma'ruf mengatakan, dalam tiga bulan lagi, pemerintah akan menyiapkan bantuan berupa uang tunai khusus (Bantuan Langsung Tunai/BLT) bagi rumah tangga miskim ekstrem di lima kabupaten di NTT, menggunakan data yang tersedia.
Menurutnya, pemerintah juga akan meggunakan program sembako dan BLT desa untuk memberikan tambahan dukungan bagi kelompok miskin esktrem di NTT.
Ma'ruf menyebutkan, anggaran bukan merupakan isu utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Karena, anggaran yang ada di kementerian dan lembaga sudah cukup.
Editor’s picks
Karena itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta kepada pemerintah daerah menggunakan dana dan data dengan baik. Menurutnya, bila tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program dikelola dengan benar, wilayah miskin ekstrem dapat ditangani.
Baca Juga: 5 Kabupaten di 7 Provinsi Termasuk Miskin Ekstrem, Miris!