Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Banda Aceh, IDN Times - Aceh masih menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak masuk dalam zona merah pandemik Virus Corona atau COVID-19. Hingga data terakhir pada Jumat (29/5), hanya ditemukan 20 kasus di provinsi ini, sedangkan daerah lainnya di atas 40 kasus.
Meski terbilang memiliki kasus COVID-19 yang paling sedikit, namun provinsi berjulukan Daerah Serambi Makkah ini belum bisa dikatakan aman. Hal ini mengingat bahwa pandemik virus tersebut masih menyelimuti provinsi lainnya di tanah air.
“Kita jangan pernah merasa aman dari COVID-19, tidak ada negara yang berani mengatakan dia aman dari COVID-19. Karena COVID-19 bisa menyebar ke daerah lain selama dia masih dalam satu dunia,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, Dr dr Safrizal Rahman MKes SpOT, saat dikonfirmasi, Jumat (29/5).
1. Ada keunikan dan keanehan pada COVID-19 di Aceh
Cegah penyebaran COVID-19, warga Aceh menggunakan masker saat beribadah di masjid (IDN Times/Saifullah) Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh mengaku ada merasa keunikan dan keanehan dalam kasus COVID-19. Sebab, daerah ini terbilang satu-satunya wilayah yang paling sedikit ditemukan kasus dari virus tersebut.
“Terkait Aceh ini, memang agak aneh sih bisa dibilang. Kita sebab tidak punya banyak kasus. Kemungkinannya juga barang kali Aceh ini punya hal yang khusus,” ungkap Safrizal.
Imunitas tubuh yang baik diperkirakan mampu melindungi diri dari bahaya Virus Corona. Tinggi dan baiknya imunitas tubuh orang Aceh dianggap sebagai faktor utama, meski pernyataan itu dikatakan Safrizal, belum diakui secara akademis. “Jangan kita berpikir jemawa atau angkuh.”
Baca Juga: Ini Persiapan Pemprov untuk Terapkan Normal Baru di Aceh
2. Minimnya pemeriksaan atau tes swab yang dilakukan di lapangan
Ilustrasi pasien tes swab. IDN Times/Feny Maulia Agustin Safrizal mengatakan, pemeriksaan atau tes COVID-19 pada masyarakat selama ini juga terbilang masih minim dilaksanakan. Khususnya, pemeriksaan yang menggunakan uji swab di laboratorium dengan Metode PCR (Polymerase Chain Reaction).
Disebutkan, hanya sekitar 200-an orang yang telah diperiksa dengan metode tersebut. Padahal secara idealnya, suatu daerah harus melakukan pemeriksaan 0,5-1 persen dari jumlah penduduknya.
“Kita masih kurang terlalu aktif melakukan pemeriksaan atau tidak aktif kita melakukan pemeriksaan. Masih sedikit sekali yang kita lakukan, kalau banyak kita lakukan pemeriksaan mungkin makin banyak yang akan dapat,” ujarnya.
Masih kurangnya pemeriksaan massal yang dilakukan diduga menjadi faktor lain dari kecilnya angka kasus COVID-19 di Aceh. “Apakah ini yang mungkin penyebabnya? Itu kita tidak tahu pasti karena tidak ada datanya. Walaupun kita senang dengan kondisi saat ini karena tidak banyak kasus, tetapi kita tidak berani mengklaim bahwasanya kita aman. Belum berani kita untuk klaim,” jelasnya.
3. Menyarankan untuk dilakukannya pemeriksaan massal secara bertahap di Aceh
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Cegah penyebaran COVID-19, warga Aceh menggunakan masker saat beribadah di masjid (IDN Times/Saifullah) Untuk menyakinkan dan memvalidasi data yang ada saat ini, ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan massal terhadap warga Aceh.
“Saya menyarankan kita melakukan pemeriksaan massal apapun itu metodenya. Hari ini kita punya pemeriksaan kemampuan dengan metode PCR di Aceh ini hampir 300 orang bisa diperiksa per hari. Kalau dipaksa bisa dua kali lipatnya. Ayo kita lakukan pemeriksaan.”
Idealnya data tidak ada kasus COVID-19 di sebuah daerah jika jumlah warga yang telah melakukan pemeriksaan mencapai 1 persen. Dicontohkan, apabila Kota Banda Aceh memiliki penduduk 400 ribu, maka empat ribu penduduknya minimal harus telah dilakukan pemeriksaan.
“Idealnya satu daerah itu, 0,5-1 persen masyarakatnya itu diperiksa. Itulah kira-kira mewakili semuanya. Kalau hasilnya negatif semua mungkin gambarannya di masyarakat tidak ada kasus,” imbuh Safrizal.
4. Hindari potensi lonjakan, tetap harus mencegah masuknya warga dari luar Aceh
Petugas saat memeriksa kendaraan yang akan masuk ke Aceh di wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Istimewa) Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mencegah penyebaran COVID-19 masuk ke Aceh yakni dengan memberhentikan serta meminta seluruh kendaraan bermotor dari Sumatera Utara untuk putar balik jika tidak memiliki surat kesehatan bebas Virus Corona.
“Hari ini pemerintah sudah menyetop (menghentikan) arus transportasi dari Medan ke Aceh, saya kira itu baik,” katanya.
Langkah yang telah dilakukan tersebut diharapkan ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh harus lebih diperketat. Apalagi mengingat saat ini arus balik mudik sedang berlangsung sehingga ditakutkan akan menjadi potensi terjadinya penyebaran virus.
“Tinggal lagi berapa lama bisa kita pertahankan menyetop arus. Karena, saya merasa habis lebaran ini kita akan didatangi oleh orang yang barangkali pada saat lebaran keluar ke Jawa atau Medan. Ini potensial yang barang kali harus diwaspadai.”
Baca Juga: 3 Orang Tewas Tenggelam di Pantai Suak Timah Aceh Saat Libur Lebaran
