TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jelang Tutup Tahun, Dewan Pers Pamer Pencapaian Selama 2023

Dewan Pers mendorong pengesahan Publisher Rights

Gedung Dewan Pers (IDN Times/Aldzah Aditya)

Jakarta, IDN Times - Berbagai capaian telah berhasil ditorehkan oleh Dewan Pers sepanjang 2023. Capaian tersebut utamanya berkaitan dengan perlindungan wartawan, menjaga kemerdekaan pers, dan keberlanjutan media pada tahun politik.

Khusus untuk keberlanjutan media pada tahun politik, Dewan Pers bersama dengan berbagai pemangku kepentingan berupaya untuk terus menjaga kemerdekaan pers dan profesionalisme insan pers yang meliput pemilu.

Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan workshop peliputan pemilu di seluruh Indonesia. Kegiatan ini terselenggara di 32 provinsi dari rencana awal 24 provinsi, sehingga peningkatan kapasitas pers terkait dengan kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak wartawan.

“Kami juga membentuk dan mengaktifkan Satgas Pengaduan Pemilu di Dewan Pers yang bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024 untuk mengawal pemilu sejak awal hingga selesai keseluruhan prosesnya,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu seperti dikutip dari situs resmi Dewan Pers, Jumat (29/12/2023).

Adapun satgas tersebut merupakan tim ad hoc yang dibentuk dalam rangka koordinasi dengan penyelenggara pemilu, sebagai tanggung jawab menjaga kualitas pers dalam peliputan pemilu.

1. Dewan Pers jalin kerja sama dengan UNESCO

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Selain itu, Dewan Pers juga menjalin kerja sama dengan UNESCO dan melibatkan seluruh konstituen guna menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu.

"Melalui pedoman ini, rujukan kepada pihak terkait dalam penyediaan pelindungan dan pemulihan bagi korban merupakan langkah yang perlu diambil, terutama oleh perusahaan pers atas kekerasan yang dialami wartawan," kata Ninik.

Baca Juga: Dewan Pers Tindak Lanjuti Aduan Moeldoko soal Majalah Tempo

2. Dewan Pers dorong pemerintah sahkan Publisher Rights

Audiensi AMSI bersama Dewan Pers membahas kelanjutan publisher right. (Dok. AMSI).

Sejalan dengan itu, Dewan Pers selama 2023 ini juga berhasil menyita perhatian publik dengan mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas atau disebut dengan Publisher Rights.

Rancangan perpres tersebut berupaya mengatur relasi antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi digital yang menguasai distribusi konten (platform) agar terjadi kerja sama yang transparan, setara, dan berkeadilan.

"Hingga saat ini, belum ada kejelasan kabar kapan rancangan perpres itu akan diterbitkan," ujar Ninik.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya