Benarkah Nama Luhut Pandjaitan Masuk dalam Skandal "Panama Papers"?
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, lho!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyak pihak yang terkejut karena nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan muncul dalam skandal dokumen Panama Papers. Dalam dokumen tersebut, Luhut disebut sebagai direktur sebuah offshore company bernama Mayfair International Ltd. Perusahaan offshore tersebut berbasis di negara bebas pajak, Seychelles.
Namun, Luhut membantah tegas bahwa namanya muncul dalam Panama Papers. Dia menegaskan tidak memiliki perusahaan seperti yang disebutkan. Bahkan Luhut juga menolak tegas jika dirinya disebut sebagai pengemplang pajak. Sebagai pejabat negara dia memastikan bahwa dirinya adalah seorang yang taat membayar pajak. Baginya itu adalah nilai-nilai yang sangat penting.
Selain itu, alamat rumah yang tercantum dalam dokumen Panama Papers tersebut juga salah. Dalam dokumen tersebut, alamat rumahnya dituliskan di Mega kuningan 11. Padahal sebenarnya alamat rumah Luhut bukan di situ.
Apa tanggapan Jokowi dan Jusuf Kalla atas dugaan tersebut?
Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak banyak berkomentar terkait isu keterlibatan Luhut. Kalla menjelaskan, bahwa keberadaan nama Luhut di Panama Papers sebaiknya dipastikan dan dipelajari lebih dulu. Hal ini dikarenakan seseorang yang namanya terdapat dalam Panama Papers bukan berarti dia telah melakukan sebuah kejahatan.
Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Prabowo, juga enggan berkomentar banyak tentang keberadaan nama Luhut di skandal Panama Papers. Sampai saat ini, Presiden juga belum membaca data Panama Papers yang mencantumkan nama Luhut beserta anggota keluarganya.
Editor’s picks
Baca Juga: Usai Dimarahi Ahok, Wali Kota Jakut Sakit Hati dan Curhat di Media Sosial.
Pengamat politik Febri Hendri sarankan Luhut untuk mundur.
Menanggapi dugaan keterkaitan Luhut dalam skandal Panama Papers, pengiat anti korupsi, Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan setiap pejabat publik yang masuk dalam dokumen Panama Papers sebaiknya mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan etika mereka sebagai pejabat publik telah tercemar. Secara etika nama mereka sudah tercoreng. Untuk itulah budaya malu dan mundur sebaiknya dibudidayakan.
Akan tetapi Febri mengakui bahwa siapapun pihak yang namanya tercantum dalam dokumen ini belum tentu bersalah. Hal ini dikarenakan hukum memang belum bekerja terhadap mereka sehingga publik tidak bisa memberikan vonis bersalah karena telah menyalahi aturan pembayaran pajak.
Sejauh ini sudah ada dua pejabat publik yang mempunyai etika dan mundur setelah namanya muncul di dokumen Panama. Mereka yakni Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan Menteri Industri, Energi dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria. Keduanya memutuskan mundur dari jabatan masing-masing kendati secara hukum belum dinyatakan bersalah.
Baca Juga: Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Buronan Hartawan Aluwi Tertangkap di Singapura!