Usulan Fahri Hamzah: Gubernur DKI Dipilih Presiden
Demi kebaikan dan ketenangan Jakarta.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah punya usulan unik. Dia mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta bisa dipilih langsung oleh Presiden. Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi bertajuk Rekonsiliasi Pasca- Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta 28 April 2017.
Dikutip Kompas.com, (29/4), alasan dibalik ucapannya tersebut adalah sebagai bentuk pernyataan bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun ini cukup menyita perhatian publik. Kendati Pilkada digelar tidak hanya di Jakarta, namun yang paling mendapatkan sorotan adalah Pilkada di ibukota.
Fahri mengatakan bahwa konsep itu merujuk pada gagasan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, di mana Gubernur DKI Jakarta tidak dipilih oleh rakyat, tapi oleh Presiden. Dampak positifnya, kata Fahri, bisa mengurangi guncangan politik antar masyrakat yang mendukung paslon tertentu. Saat itu dia mengaku Presiden hanya menjawab bahwa Fahri terlambat mengajukan gagasannya itu. Sekarang semuanya telah terjadi.
Baca Juga: Fahri Hamzah Berencana Pindah ke Demokrat, Ruhut Gak Sudi!
Fahri menginginkan Gubernur Jakarta adalah orangnya Presiden.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah mengatakan gubernur DKI Jakarta harus ditradisikan menjadi orang yang dekay dengan presiden. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak yang lebih positif untuk Jakarta kedepannya nanti.
Editor’s picks
Wacana kebijakan Gubernur Jakarta dipilih presiden menurutnya lebih penting saat ini dibandingkan harus memikirkan perpindahan ibu kota di Kalimantan. Dengan pemilihan langsung oleh Presiden, maka tidak perlu ada persaingan politik di Jakarta. Kedepannya nanti, Jakarta akan bisa menjadi kota yang paling tenang.
Apa yang menjadi pertimbangan Fahri dalam mengusulkan Gubernur dipilih langsung oleh presiden? Menurutnya, Presiden membutuhkan gubernur Jakarta yang bisa meneruskan pembangunan ibu kota. Fahri pun menutup gagasannya ini dengan harapan supaya Pilkada periode selanjutnya bisa tenang dengan syarat pemilihan Gubernurnya menjadi kewenangan Presiden.