Ada Demo Pemakzulan Jokowi 21 Mei, Politikus NasDem: Ngerti UU Gak?

2. Sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia

Karena itu, Irma menilai, apabila ada elemen masyarakat yang mendesak Presiden Jokowi mundur, mereka belum memahami peraturan yang ada.

Menurut dia, menyampaikan pendapat atau aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

“Namun jangan mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Demo memang hak rakyat, tapi sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia,” katanya.

Irma menjelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Sementara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 80-84 mengatur terkait mekanisme pemakzulan.