Mahfud Desak Bawaslu dan KPK Selidiki Dugaan Transaksi Janggal Pemilu
Bawaslu diminta ungkap hasil penyelidikan ke publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyelidiki dugaan transaksi janggal Pemilu 2024.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata cawapres nomor urut tiga itu dalam keterangan tertulis, Minggu (17/12/2023).
Baca Juga: PDIP Minta PPATK Buka Temuan Transaksi Janggal Pemilu ke Publik
1. PPATK sebut transaksi dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan, usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.