TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Terapkan Program Padat Karya Tunai di Desa, Jokowi Hanya Libatkan Warga

Pengerjaannya tidak boleh ada kontraktor

IDN Times/Dok. Kementerian PDT
Verified
Rochmanudin

IDN Times, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, meninjau lokasi padat karya tunai jalan usaha tani, dan saluran irigasi tersier di desa Haya-haya, Gorontalo, kemarin (5/5).

Baca juga: 3 Fokus Pemerintah Atasi Masalah Kemiskinan di Indonesia

1. Warga desa dapat upah dan pengerjaannya tidak boleh melibatkan kontraktor

IDN Times/Dok. Kementerian PDT

Menurut Eko semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai, dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.

"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa, dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," kata Eko dalam keterangan tertulis, Minggu (6/5).

2. Program padat karya tunai mengutamakan sumber daya lokal

IDN Times/Dok. Kementerian PDT
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Program padat karya tunai merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Sejumlah manfaat yang bisa dirasakan masyarakat desa jika program ini berjalan dengan baik di antaranya perluasan kesempatan kerja, pendapatan tambahan masyarakat desa, dan perluasan mutu, serta akses pelayanan dasar, hingga bisa menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi.

Baca juga: Momen Seru Jokowi bersama 270 Pelajar Berpestasi di Istana Bogor, Jangan Ngiri Ya?

 

Topik:
padat karya tunai
Kementerian PDT
Eko Putro Sandjojo
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Haji 2024, Seleksi Awal Jemaah dari Kesehatan Baru Pelunasan

Politisi Demokrat Lapor Polisi Usai Disebut Terima Uang Korupsi BTS

Blok G Pasar Tanah Abang Terasa Mati, Pedagang Tagih Janji

Eks Menag Lukman Hakim: Kurikulum Ponpes Al Zaytun Tidak Bermasalah

IDN Times Raih Penghargaan di KASAD Awards 2023

Besok Puluhan Ribu Orang Demo di DPR Terkait Pengesahan RUU Kesehatan

COC Laut China Selatan Masih dalam Pembahasan

Ada 7 Gugatan Panji Gumilang ke MUI dan Anwar Abbas di PN Jakpus

Gantikan Habiburokhman, Imron Amin Diangkat Jadi Wakil Ketua MKD 

Eks Menag Lukman Hakim: Al Zaytun Tak Ada Masalah pada Era Saya