Ribuan Paket Bansos di Depok Belum Tersalurkan, Apa Sebabnya?
Ribuan butir telur dimusnahkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga Depok diwarnai sejumlah masalah, mulai dari empat ribu paket bansos yang belum tersalurkan hingga 7.680 butir telur ayam atau 256 tray yang dimusnahkan lantaran membusuk pada Sabtu (27/6).
“Malahan kalau yang dari bansos Pemkot, warga saya gak ada yang terima sama sekali,” kata Udin, Ketua RT 3/19 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Rabu (1/7).
Udin mengatakan, dari 250 warga penerima bansos yang diajukan ke pemerintah, bansos dari Pemprov Jabar yang sampai ke lingkungannya hanya enam.
Baca Juga: Bansos di Depok Belum Merata, Pemkot Kelabakan Soal Anggaran dan Data
1. Banyak data penerima bansos tidak sesuai
PT Pos Indonesia cabang Depok merupakan pihak yang bertugas menyalurkan bansos dari Pemprov Jabar. Bansos yang tersedia menyasar kepada 47.000 kepala keluarga di seluruh Depok. Setiap dari mereka berhak menerima paket sembako (termasuk telur) dan bansos tunai senilai Rp150 ribu.
Kepala Kantor Pos Depok Diki Hendrawansah mengatakan pemusnahan 256 tray telur dilakukan karena alasan kesehatan.
“Tanggal 27 itu yang kami musnahkan hanya 256 tray. Busuk apa engga kami gak tahu, tapi berdasarkan perhitungan waktu, kayanya sudah tidak layak konsumsi. Jadi, alangkah baiknya kami musnahkan daripada mengganggu kesehatan,” kata Diki kepada IDN Times, Selasa (30/6). Diki mengatakan pemusnahan ratusan tray tersebut dihadiri perwakilan dari Dinas Perdagangan, Babinsa dan Dinas Sosial.
Diki mengatakan banyak telur tersisa hingga membusuk di tempat penyimpanan antara lain karena masalah data. Tak sedikit alamat penerima manfaat yang tak sesuai, karena sudah ada yang pindah alamat, sudah meninggal hingga terdata sebagai penerima bantuan ganda.
“Telur seminggu sudah gak layak, itu kan bukan kesengajaan, tapi karena alamat sudah kami cari tapi karena aparat setempat tidak dikenal, Jadi ya kami tarik,” ujarnya.
Ketika ditanya soal validasi data, ia mengaku tidak paham, karena pihaknya hanya sebagai distributor bansos, sementara sumber data hanya mengikuti penghitungan Pemkot Depok yang diserahkan kepada Pemprov Jabar.
Baca Juga: Ramai soal Dana Bansos COVID-19 Dipotong, Ketua RT di Depok: Terpaksa