Ketidakjelasan Prosedur Pemblokiran oleh Kemkominfo Memakan Korban?

Rupanya Qureta menjadi korban salah blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Luthfie kemudian mencoba mencari tahu mengapa situsnya diblokir. Hasilnya, diketahui bahwa pemblokiran dilakukan oleh para perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkannya, diketahui bahwa ada satu artikel dalam Qureta dianggap bermuatan hal yang menyinggung SARA. Sebaliknya, dia menilai bahwa artikel yang dimaksud sama sekali tak memenuhi unsur SARA. 

Tak puas, dia kemudian mencoba menghubungi langsung Menkominfo Rudiantara. Sebab, menurut dia, tak mungkin provider melakukan pemblokiran tanpa rekomendasai dari regulator. Rupanya Rudiantara tak tahu-menahu perihal ini. Ia kemudian menjelaskan bahwa Qureta tak termasuk dalam daftar situs yang harus diblokir oleh Kemkominfo. Rudiantara pun kemudian memerintahkan agar para provider mencabut blokir terhadap Qureta. Setelah dua hari terblokir tanpa kejelasan, akhirnya pada 5 Januari 2017 situs Qureta sudah bisa diakses kembali.

Perdebatan tentang tepat atau tidaknya pemblokiran karena melanggar Undang-undang Dasar dianggap tak penting karena pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ini.

Meskipun pemblokiran terhadap Qureta dicabut, namun Luthfie mengaku kecewa dengan ketidakjelasan prosedur pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo. Dari awal, kata dia, upaya pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah melanggar hak kebebasan berpendapat yang sejatinya dijamin oleh Undang-undang Dasar. "Kami tak pernah menyetujui pemblokiran terhadap situs apapun. Warga negara Indonesia punya hak untuk menyuarakan pendapat," tambahnya.