Mendikbud Ngotot, NU dan PKB Tolak Full Day School

Kebijakan itu dinilai menganggu kegiatan madrasah.

Dikutip dari ANTARA, para demonstran menginginkan pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur kebijakan sekolah lima hari dalam seminggu itu.

Mereka menilai kebijakan itu justru mengganggu tradisi yang selama ini dijalankan para murid, yakni, mengikuti madrasah diniyah. Koordinator aksi, Taofik Hidayat, mengatakan ada lebih dari 70.000 madrasah diniyah di bawah naungan NU dan ratusan ribu Taman Pendidikan Al Quran di seluruh Indonesia yang terkena dampak negatif dari beleid itu.

"Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 adalah peraturan menteri yang mengancam keberlangsungan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Baik madrasah diniyah dan kegiatan di pondok pesantren semuanya adalah pencetak-pencetak anak bangsa yang mempunyai karakter bangsa yang baik, yang mempunyai dedikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Banyumas K.H. Maulana Ahmad Hasan.