TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menkumham Diminta Segera Sahkan Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko 

Demokrat kubu Moeldoko tidak mengakui AD/ART 2020

Pengurus Partai Demokrat versi KLB Sibolangit saat melakukan konferensi pers di Kawasan Wisma Atlet Hambalang. (Rubiakto IDN Times)

Bogor, IDN Times - Partai Demokrat kubu Moeldoko meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membatalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020 Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demokrat kubu Moeldoko juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera mengesahkan AD/ART 2021, dan mengukuhkan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.

Baca Juga: Ini Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpers di Hambalang 

1. Demokrat kubu Moeldoko tidak mengakui AD/ART 2020

Pengurus Partai Demokrat versi KLB Sibolangit saat melakukan konferensi pers di Kawasan Wisma Atlet Hambalang. (Rubiakto IDN Times)

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, meminta agar Menkumham secepatnya membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, dan membatalkan susunan kepengurusan Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami meminta Kemenkumham batalkan AD/ART tahun 2020," kata Rahmad saat jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

2. SBY dan AHY dituding buat narasi sesat dan memainkan strategi playing victim

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Selain itu, Demokrat kubu Moeldoko juga meminta Menkumham segera mengesahkan AD/ART tahun 2021, dengan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat yang dipimpin Moeldoko.

Rahmad menuding Susilo Bambang Yudhoyono beserta putranya, AHY, telah membangun narasi yang menyesatkan melalui jubir-jubirnya, antara lain menuduh Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau istana telah terlibat dan menuduh Moeldoko membeli Partai Demokrat.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," terangnya.

Baca Juga: Demokrat Kubu AHY: Kubu KLB Konpers karena Frustasi dan Tutupi Malu

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya