Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi mengatakan lembaga atau individu dilarang memberikan mahar politik apapun dalam proses pilkada. Jika hal itu terjadi, sanksi pidana dan administrasi menanti.
Pernyataan Aang ini merujuk pada pengakuan La Nyalla Mattaliti yang mengaku diminta menyetor uang sebesar Rp 40 miliar kepada partai Gerindra agar bisa diusung dalam pilgub Jatim.
1. Sesuai dengan Undang-undang Pilkada
Menurut Aang, partai politik yang menerima imbalan akan dijerat dengan pidana maksimal enam tahun kalau terbukti. "Kalau administrasi, parpol tidak diperbolehkan mengusung calon pada pilkada depan," jelasnya.
Sementara untuk pemberi dapat dikenai sanksi maksimal 5 tahun, atau jika sudah menjadi kepala daerah akan dibatalkan, jika memang terbukti di pengadilan. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Baca juga: Gerindra-La Nyalla Kisruh Dana Pilkada, Sandi Sebut Modal di Pilkada DKI Rp100 M
2. La Nyalla tak penuhi panggilan
La Nyalla sendiri hari ini dipanggil Bawaslu Jatim untuk dimintai klarifikasi. Namun, ia tak memenuhi undangan. Surat ketidakhadiran La Nyalla diantarkan langsung Direktur Eksekutif Kadin Jatim, Heru Pramono.
Terkait hal itu, Bawaslu tetap menunggu kehadiran La Nyalla dan belum mau melakukan pemanggilan paksa. "Belum ke arah sana (pemanggilan paksa). Ini masih tahap awal dalam rangka konsep pencegahan. Kita masih akan klarifikasi terkait kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Jatim, Muhammad Amin, Senin (15/1).
3. Harapkan tak mempengaruhi pilkada
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Amin mengatakan bahwa terhadap permasalahan tersebut ada dua solusi yang dapat ditawarkan. Pertama dapat dilanjutkan jika ada bukti-bukti yang ada. Atau kedua, jika tidak terbukti maka kasus ini dapat ditutup. Sehingga publik dapat bersiap menyongsong pilkada yang aman, damai, dan jauh dari keriuhan.
"Karena memang kalau tidak bisa memberikan bukti, maka ini adalah sekedar wacana dan kita bisa bersiap-siap untuk pilkada yang akan datang yang aman damai dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan," kata Amin.
4. Belum ada upaya memanggil partai
Ditanya tentang kemungkinan meminta klarifikasi partai yang bersangkutan, Amin mengatakan bahwa masih menunggu bukti-bukti yang ada. "Kalau memang ada bukti yang mengarah pada pelanggaran, bisa jadi (dipanggil)," katanya.
Jika memang benar, Bawaslu akan mengambil langkah lanjutan terkait langkah penindakan yang mungkin diambil. "Kalau ada (unsur) pidana nanti kita libatkan kepolisian, kalau administrasi kita libatkan teman-teman dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujarnya.
Baca juga: Diklarifikasi tentang Mahar Politik, La Nyalla Tak Hadiri Undangan Bawaslu
