Kecam Yusril, Demokrat: Anda Bela Moeldoko Demi Uang Bukan Demokrasi
Demokrat cerita asal muasal Yusril gagal digandeng
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kisruh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) versus Demokrat kubu Moeldoko terkait tudingan pengacara Yusril Ihza Mahendra dibayar Rp100 miliar belum tuntas. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut Yusril telah berbohong.
"Nah ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi. Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterima oleh kita semua," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (1/9/2021).
Baca Juga: Balas Tudingan Bayaran Rp100 M, Yusril Pasang Meme SBY 'Saya Prihatin'
1. Demokrat cerita asal muasal Yusril gagal digandeng tapi malah kubu Moeldoko
Herzaky bercerita bagaimana Yusril digandeng kubu Moeldoko. Awalnya, Herzaky mengatakan Demokrat ingin menggandeng Yusril pada awal Maret 2021, atau sebelum Kemenkumham menolak kepengurusan kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.
Pendekatan pun dilakukan kepada Yusril. "Tapi, kerja sama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar," kata Herzaky.
Seminggu kemudian, Kemenkumham menolak kepengurusan hasil kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli. Pada Juni kemarin, kata Herzaky, Demokrat mendapat informasi ada rencana judicial review (JR) yang akan dilakukan kubu Moeldoko.
Herzaky mengatakan rencana JR itu dimatangkan awal Agustus melalui pertemuan di rumah Moeldoko di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Dari informasi yang didapat, politikus Demokrat ini mengatakan rumah Moeldoko di kawasan Menteng itu adalah rumah milik negara, tepatnya milik TNI Angkatan Darat. Namun, rumah itu digunakan untuk tempat berpolitik.
"Rapat itu diawali dengan Zoom meeting antara KSP Moeldoko dengan Yusril. Baru kemudian dilakukan rapat bersama Tim Yusril terkait teknis pelaksanaannya," kata Herzaky.
Baca Juga: Kompak Serang Yusril, Kader Demokrat: karena Tak Mampu Bayar Rp100 M?