Amnesty Tuding Delegasi RI Tidak Jujur Saat Hadir di Komite HAM PBB

Jakarta, IDN Times - Amnesty International Indonesia (AII) mengkritik sikap delegasi Indonesia yang dianggap tidak jujur saat hadir di Komite HAM PBB yang digelar pada 11-12 Maret 2024 lalu di Jenewa, Swiss.

Ada sejumlah pernyataan yang disampaikan delegasi Indonesia di Jenewa yang dinilai tidak sesuai fakta mengenai situasi HAM di Indonesia. Bahkan, jawaban yang disampaikan mereka tidak ada perubahan. 

"Kami menyesalkan komentar dan jawaban delegasi Pemerintah Indonesia atas sejumlah pertanyaan dan rekomendasi yang diajukan dalam sidang peninjauan Konvensi Hak Sipil dan Politik di Jenewa," ujar Deputi Direktur AII, Wirya Adiwena, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/3/2024). 

Ia dan sejumlah representasi masyarakat sipil sempat menghadiri langsung Sidang Komite HAM PBB di Jenewa. Agenda selama dua hari itu mendengarkan respons delegasi Pemerintah Indonesia atas pertanyaan dan rekomendasi Komite HAM PBB mengenai situasi dan kondisi HAM di Tanah Air. 

Wirya kemudian menyebut salah satu pernyataan dari delegasi Indonesia yang dianggap tidak jujur. Salah satunya soal masih terjadinya pembunuhan di luar proses hukum di Papua.

"Pemerintah Indonesia menjawabnya, pertama, pemerintah memiliki kebijakan tegas tidak ada impunitas. Kedua, mereka menggarisbawahi kematian di luar proses hukum di Papua yang dilakukan oleh militer lebih sedikit ketimbang yang kelompok sipil bersenjata," tutur dia, dikutip dari YouTube KontraS. 

Wirya menegaskan, pernyataan semacam itu tak sepatutnya disampaikan oleh delegasi pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya.

"Kalau ada satu saja warga sipil yang jadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, itu sudah salah yang sangat besar. Apalagi dari catatan Amnesty dari Januari 2018 hingga Mei 2023, ada sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum. Sebanyak 106 korban," katanya.

Baca Juga: Ratusan Warga IKN Terancam Digusur, Amnesty: Lecehkan Masyarakat Adat