Apakah PLTU yang Sebabkan Polusi Jakarta Ditutup jika AMIN Menang?
Tingkat polusi udara naik saat PLTU batu bara beroperasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara tim pemenangan nasional AMIN, Irvan Pulungan mengatakan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak akan terburu-buru untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di sekitar Jakarta. Kebijakan terkait nasib keberadaan PLTU tersebut akan dibuat berdasarkan kajian lebih dulu.
Sebelumnya, keberadaan PLTU di sekitar Jakarta jadi sorotan ketika tingkat polusi udara di ibu kota memburuk.
"Dalam pandangan kami, menutup atau tidak PLTU batu bara harus didasari dengan kajian yang jelas. Kajian tersebut sebenarnya sudah dimulai lebih dulu oleh teman-teman di Greenpeace atau Koalisi Udara Bersih yang tempo hari mengajukan gugatan di pengadilan," ujar Irvan ketika menjawab pertanyaan IDN Times di daerah SCBD, Jakarta Selatan pada Selasa (19/12/2023).
Pihak AMIN turut membenarkan temuan bahwa pencemaran udara di Jakarta semakin parah. Apalagi temuan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Hakim agung pada November 2023 lalu memerintahkan Jokowi untuk menjalankan putusan pengadilan yaitu mengetatkan baku mutu udara ambien nasional. Sehingga, cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif.
"Jadi, putusan pengadilannya dijalankan saja. Ada tujuh putusan, termasuk bagaimana mengelola PLTU-PLTU batu bara. Ditutup atau tidak, kami perlu melakukan kajian, audit secara menyeluruh dan akan memberikan informasi kepada kami, berapa (PLTU) yang perlu ditutup atau apa yang harus dilakukan ke PLTU itu," kata dia.
Ia menambahkan pihak AMIN tidak bisa menyatakan penutupan terhadap PLTU berbasis batu bara saat ini karena kajian komprehensifnya belum dibuat. Namun, ia memastikan seandainya AMIN menang pemilu maka paslon tersebut akan memperbaiki tata kelola dan manajemen teknologi dari PLTU agar bisa menjawab tantangan terkait polusi udara.
1. Sumber pencemaran udara juga dipicu jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan
Selain polutan udara dari PLTU, Irvan menyebut sumber polusi udara di Jakarta juga berasal dari jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang semakin tidak terkendali. Sebab, bahan bakar kendaraan tersebut bersumber dari fosil.
"Jadi, (penyebab polusi) di Jakarta jelas, ada yang stationer (tidak bergerak), ada yang non stationer (begerak). Keduanya harus dibenahi," kata dia.
Irvan mengatakan untuk sumber polusi udara yang bergerak, maka AMIN dapat mengeluarkan kebijakan berupa penggunaan transportasi umum yang berbasiskan sebagai tulang punggung perpindahan warga di dalam kota. Namun, kebijakan di masing-masing kota berbeda.
Kebijakan selanjutnya yang bisa diterapkan yaitu memperkuat baku mutu udara ambien (BMUA). Caranya, dengan memperkuat emisi gas buang yang ada di oktan bahan bakar.
Editor’s picks
"Pembatasan penggunaan mobil itu juga bisa dilakukan lewat pembatasan izin di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jadi, salah kaprah urusan polusi udara hanya ditangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tutur dia lagi.
Sementara, kata Irvan, gugatan class action oleh Gerakan Ibukota Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta, dilayangkan ke tujuh pihak yakni Presiden yang berkuasa, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, penanganan polusi udara harus didorong menggunakan pendekatan yang komprehensif.
Baca Juga: Deretan Purnawirawan Jenderal di Kubu Anies: Sutiyoso Hingga Syaugi