Badan Kepegawaian Negara: 2.357 PNS Terlibat Korupsi Masih Terima Gaji
Negara bisa-bisa merugi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ada 2.674 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus hukum korupsi.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, dari 2.674 PNS, yang diberhentikan secara tidak hormat ada 317 orang. Sementara, 2.357 PNS ditemukan masih aktif dan tetap menerima gaji. Padahal, mereka sedang ditahan dan menghadapi kasus hukum korupsi.
Bima mengingatkan, angka tersebut bisa terus bertambah, karena proses verifikasi masih berlangsung. Data itu diperoleh BKN tidak mudah karena pengadilan tidak memberikan datanya langsung ke mereka. BKN kemudian menggandeng Kemenkum HAM untuk memperoleh data-data napi dengan latar belakang PNS.
Tantangan lain yang dihadapi BKN yakni bagaimana memverifikasi ribuan data PNS tersebut. Sebab, di dalam putusan pengadilan, tidak ada keterangan NIP.
"Kami harus yakin betul supaya sanksi yang kami jatuhkan tidak keliru," ujar Bima ketika memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (4/9).
Lalu, mengapa ribuan PNS ini bisa lolos dari pengawasan BKN? Sebab, konsekuensinya, mereka tetap digaji, padahal mereka sudah menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Baca Juga: Menpan-RB Pastikan Ada Rekrutmen CPNS Guru, Ini Kuotanya
1. Mendagri mengaku terkejut ada ribuan PNS aktif terlibat korupsi
Informasi keterlibatan ribuan PNS dalam kasus korupsi membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ikut menyambangi gedung KPK terkejut. Ia mengaku seperti kebobolan.
"Jujur, kami memang tidak memiliki data terintegrasi, sehingga ASN ini bisa lolos," ujar Tjahjo di gedung KPK hari ini.
Untuk pemilihan PNS eselon II, dilakukan menggunakan tes tertulis. Sedangkan, pejabat eselon III dan eselon IV, biasanya diusulkan langsung oleh kepala daerah ke Mendagri.
Kelakuan kepala daerah ini, kata Tjahjo, kerap mengada-ada. Mereka tetap memilih untuk mengangkat pejabat eselon III dan IV walau tetap bermasalah secara hukum. Kemungkinan, karena hubungan keduanya sudah dekat.
"Setelah ASN itu diangkat, kami baru mendapat protes, loh kok si A diangkat? Padahal, dia punya masalah ini dan itu," tutur Tjahjo.
Tjahjo mengaku tidak habis pikir dengan kejujuran oknum pejabat di daerah. Terkait kejujuran ini, dia juga sempat dibuat malu di depan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Saat itu, Kemendagri hendak menunjuk sekretaris daerah di suatu provinsi. Setelah dilakukan berbagai pengecekan data tidak ada masalah. Akhirnya, keluarlah keputusan presiden.
"Namun, nyatanya, sekda tersebut sedang menjadi terdakwa. Saya sangat malu di hadapan Presiden. Keppres itu akhirnya dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," cerita Mendagri.
Ternyata, kata Tjahjo, praktik itu sudah lama terjadi hanya karena tidak ada integrasi data. Lalu, apa komentar BKN? Kok bisa ribuan PNS yang tersangkut kasus korupsi bisa lolos?
Editor’s picks
Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, data PNS bermasalah sudah dilaporkan ke atasannya. Namun, direspons dengan cara berbeda-beda.
"Ada yang responsif dengan menyelesaikan, tapi ada juga yang lambat," kata Bima.