Bantu KPK Jadi Saksi Ahli, Dosen IPB Malah Digugat Koruptor ke Pengadilan

2. Pasal yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuat vonis berbeda dengan tuntutan jaksa

Menurut Febri, JPU dalam surat tuntutannya menggunakan pasal 2 UU nomor 39 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Artinya, JPU yakin Nur Alam tidak hanya melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang tertulis di pasal 3 tetapi juga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memberikan keuntungan pada diri sendiri atau orang lain seperti yang ada di dalam pasal 2. 

"Pembuktian JPU terkait tuntutan yaitu pasal 2, sedangkan majelis hakim memutuskan berdasarkan pasal 3 UU Tipikor," kata Febri. 

3. Vonis hukuman penjara yang diputus oleh majelis hakim 12 tahun 

Di dalam surat tuntutan, JPU menuntut hukuman fisik yang berat yakni penjara 18 tahun. Hal itu disebabkan, apa yang dilakukan Nur Alam dengan memberikan izin usaha eksplorasi menjadi izin usaha operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah dianggap sangat merugikan lingkungan dan negara. 

"Oleh sebab itu jaksa juga memasukan terkait putusan pidana yang bersangkutan, walaupun hakim telah memutus 2/3 dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun," kata pria yang sempat menjadi aktivis anti korupsi tersebut. 

4. Nur Alam juga mengajukan gugatan banding

Sementara, Nur Alam sendiri langsung mengajukan gugatan banding saat vonis 12 tahun dijatuhkan oleh majelis hakim pada (29/3). Sebab, vonis itu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. 

"Saya menyatakan langsung banding. Semoga Yang Mulia bisa memberikan rasa keadilan pada saya," kata Nur dalam sidang di hari itu. 

Ia membela diri tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk meluluskan izin usaha eksplorasi menjadi izin usaha produksi bagi PT Anugerah Haris Barakah. Apa yang ia lakukan ketika itu, katanya, hanya menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Andaikata tidak ada izin pengadilan, sudah sejak awal saya akan batalkan izin itu," tuturnya lagi.