Beri Catatan soal Vaksin Nusantara Terawan, Kepala BPOM Dicecar DPR

2. BPOM meminta diberi ruang agar bisa menilai Vaksin Nusantara secara independen

Sementara, ketika menjawab hujan interupsi dari anggota Komisi IX, Penny mengatakan, sudah menjadi tugasnya selaku Kepala BPOM untuk memastikan proses uji klinis yang dilakukan terhadap manusia harus sesuai prosedur. Sementara, terkait rilis komite etik justru sudah berbeda dengan tempat dilakukan uji klinis tahap I. 

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan, tim peneliti Vaksin Nusantara, di tahap I, mereka melibatkan 27 relawan. Proses uji klinis tahap I dimulai pada 23 Desember 2020 - 6 Januari 2021.

Tim peneliti di RSUP dr. Kariadi mengklaim, tidak ada efek samping serius dalam uji klinis tersebut. Mereka tidak bisa melanjutkan ke tahap uji klinis kedua sebelum diberikan restu dari BPOM. 

"Tetapi, kami harus betul-betul memastikan uji klinis benar-benar sesuai prosedur. Jadi, harus memenuhi kaidah good laboratory practice, good manufacturing practice, dan good clinical practice dari produk itu sendiri," ujar Penny. 

Ia juga menegaskan, BPOM menjamin akan transparan dan tak memiliki kepentingan apapun dalam penelitian uji klinis vaksin atau obat. Tetapi, sebelum disampaikan ke publik, ia berharap bisa membahas lebih lanjut mengenai catatan-catatan yang mereka miliki dengan tim peneliti Vaksin Nusantara. 

"Kami sudah melayangkan surat per tanggal 3 Maret 2021 yang ditujukan kepada peneliti utama I-III. Kami memberi satu kesempatan untuk membahas hal ini yang disebut dalam forum hearing yaitu pada 16 Maret 2021 mendatang," kata dia. 

Dalam melakukan penilaian, katanya, BPOM tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh berbagai ahli termasuk komite penilaian obat di BPOM.

"Oleh sebab itu, kami juga mohon bisa diberikan ruang agar BPOM bisa independen untuk memberikan penilaian," tuturnya lagi. 

3. Terawan akui dana untuk uji klinis tahap I Vaksin Nusantara berasal dari Kemenkes

Sementara ,Terawan yang ikut hadir dalam forum raker dengan anggota Komisi IX, mengakui bahwa pendanaan untuk uji klinis tahap I berasal dari Kementerian Kesehatan.

Bila melihat timeline uji klinis I, maka keputusan pendanaan diambil ketika ia masih duduk sebagai Menkes. Namun, Terawan tidak menyebut berapa jumlah dana yang digelontorkan oleh Kemenkes untuk membiayai uji klinis tahap I tersebut. 

Pria yang sempat menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto itu menjelaskan, ia baru mengungkap soal pengembangan vaksin berbasis sel dendritik tersebut karena menunggu ketika proses uji klinis dimulai. "Makanya dari awal diberi nama Vaksin Nusantara," kata Terawan. 

Padahal, sebelum diberi nama "Nusantara", vaksin itu disebut "Joglo Semar". Hal itu tertuang di dalam dokumen rilis yang dibuat oleh PT Rama Emerald Multi Sukses, mitra Terawan di dalam negeri. 

Joglo Semar merupakan kepanjangan dari Jogja, Solo, dan Semarang. Tiga kota tersebut merupakan asal beberapa ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan vaksinnya.