Dewan Guru Besar: Statuta Baru UI Cacat Formil, Jokowi Harus Batalkan!
Ada delapan masalah di dalam statuta baru UI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) menilai statuta versi revisi yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2021, mengalami cacat formil. Ada tujuh masalah yang telah diinventarisasi oleh DGB dalam rapat pleno yang digelar pada 23 Juli 2021 lalu.
"DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan secara bulat bahwa PP nomor 75 tahun 2021 memiliki cacat formil," demikian keterangan tertulis DGB UI yang diteken oleh Ketuanya, Harkristuti Hakrisnowo pada Senin (26/7/2021).
Ketika dikontak IDN Times, Harkristuti mengatakan isu rektor merangkap jabatan bukan menjadi isu yang esensial. Bagi mereka, lebih penting untuk menggarisbawahi dengan statuta baru, UI telah mengabaikan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik. Mereka menyayangkan kewenangan rektor menjadi lebih luas dan sentralistik.
Hal itu terlihat di Pasal 58 Ayat 2 yang menyangkut sanksi bila statuta dilanggar. Di dalam statuta baru, rektor bisa menjatuhkan sanksi. Di dalam statuta sebelumnya, bila ada ketentuan yang dilanggar, maka sanksi akan merujuk kepada peraturan yang dibuat Majelis Wali Amanat (MWA).
"Jadi, ini kan tidak memberikan check and balance (dari pihak lain ke rektor). Di dalam statuta yang lama (PP nomor 68 tahun 2013), setiap tahun rektor harus memberikan laporan kinerja kepada MWA (Majelis Wali Amanat), DGB (Dewan Guru Besar) dan SA (Senat Akademik). Tujuannya, untuk kami evaluasi. Prinsipnya sama dengan presiden setiap tahun memberikan laporan tahunan ke DPR," kata perempuan yang akrab disapa Tuti itu melalui telepon pada Senin (26/7/2021).
Poin lainnya yang disampaikan oleh Tuti yakni hasil statuta yang disahkan di dalam PP nomor 75 tahun 2021 berbeda dengan draf naskah statuta yang selama ini dibahas di antara empat elemen di kampus. Keempat elemen tersebut yakni MWA, DGB, SA dan rektor.
"DGB UI berkesimpulan bahwa penerbitan itu tanpa mengikuti proses pembahasan Rancangan PP baik di internal UI hingga bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, MWA, dan SA, maupun rapat-rapat di Kemenristekdikti, Kemenkum HAM dan Sekretariat Negara," ujarnya lagi.
Lalu, apa langkah DGB UI selanjutnya bila masukan mereka agar PP nomor 75 tahun 2021 dicabut, tidak dipenuhi Presiden Joko "Jokowi" Widodo?
Baca Juga: Statuta UI Direvisi, Kini Rektor Tak Lagi Dilarang Jabat Komisaris
1. Daftar masalah di statuta baru, dari rangkap jabatan rektor hingga mahasiswa sulit dapat bantuan keuangan
Berikut daftar masalah yang ditemukan di dalam PP nomor 75 tahun 2021:
- Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala dan Guru Besar
- Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari "pejabat pada BUMN/BUMD" menjadi "direksi pada BUMN/BUMD"
- Menghapus ketentuan bahwa pemilihan rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA
- Menghapus kewajiban rektor untuk menyerahkan laporan kerja tahunan kepada SA dan DGB
- Menghapus mandat bagi empat organ untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Menghapus syarat non-anggota parpol untuk menjadi anggota MWA
- Menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan pada rektor tentang Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Akademik
- Mengurangi kewajiban bagi UI untuk mengalokasikan dana pada mahasiswa tidak mampu, kecuali yang memiliki prestasi akademik tinggi
Menurut Tuti, isi PP nomor 75 tahun 2021 yang telah diundangkan 2 Juli 2021 lalu tidak sesuai naskah yang telah disusun bersama-sama. "Kami gak tahu siapa yang menyepakati itu (naskah yang diteken oleh presiden)," katanya.
Baca Juga: Gak Cuma UI, Rektor Kampus Ini Juga Rangkap Jabatan Komisaris