Epidemiolog: Vaksinasi bagi Keluarga Anggota DPR Tak Tepat Sasaran
Jumlah peserta vaksinasi di lingkungan DPR mencapai 12 ribu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menilai anggota keluarga DPR tak masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Oleh sebab itu, Dicky merasa prihatin ketika pada pekan lalu keluarga anggota parlemen justru ikut divaksinasi bersamaan dengan momentum vaksin bagi kelompok lansia dan petugas publik.
"Ini justru menjadi bukti betapa lemahnya tata kelola dalam pengendalian pandemik ini. Apalagi vaksinasi jadi andalannya pemerintah sejak awal dan dijadikan vaksinasi. Bahkan, dibahas sejak awal, belum lagi banyak glorifikasi," ungkap Dicky kepada IDN Times pada Sabtu, 27 Februari 2021 lalu.
Ia juga menyebut, program vaksinasi yang diberikan gratis kepada publik memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya di lapangan. Mulai dari data penerima vaksin, pemberian vaksin yang tak transparan, hingga kebocoran vaksinasi. Kebocoran yang dimaksud Dicky yaitu individu yang seharusnya masih antre justru telah menerima vaksin COVID-19.
"Saat ini kan yang diprioritaskan untuk menerima lansia, tenaga kesehatan, pekerja esensial, petugas di karantina mandiri di hotel, wisma atlet, pintu masuk perbatasan, itu harus diprioritaskan (menerima vaksin)," ujarnya.
Maka dari itu, Dicky menyarankan agar pemerintah secara terbuka menyampaikan ke publik kriteria dari penerima vaksin COVID-19. Tujuannya, mencegah terjadinya kebocoran penerima vaksin.
"Apalagi kan korupsi di Indonesia luar biasa (tinggi) dan dalam masa pandemik, korupsi musuh terbesar. Korupsi kan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dengan memberikan akses vaksin ke orang yang tak berhak," tutur dia lagi.
Apa penjelasan dari DPR soal pelaksanaan vaksinasi bagi para anggota dan keluarganya yang dilakukan secara diam-diam?
Baca Juga: Helena Lim Divaksinasi, Wagub DKI: Ada Potensi Penyalahgunaan Data
1. DPR minta vaksinasi bagi keluarga anggota parlemen tak dijadikan polemik
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tak membantah ada keluarga anggota DPR yang ikut divaksinasi. Namun, ia meminta agar ikut sertanya keluarga anggota dewan dalam vaksinasi tidak dijadikan polemik. Ia menjelaskan, semua WNI berhak dan akan menjalani program vaksinasi yang telah dibuat oleh pemerintah.
"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksinasi atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksinasi COVID-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin, namun yang lain justru tidak, itu kan akan menimbulkan risiko (terpapar COVID-19)," ujar Indra seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Jumat, 26 Februari 2021.
Ia mengatakan, keluarga DPR bisa ikut divaksinasi karena data yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk vaksinasi adalah data keluarga. "Ada juga yang kami pegang dari Jasindo. Itu yang tercatat resmi dan itu yang kami pegang," tutur dia lagi.
Sementara, menurut Dicky, pemberian vaksin bagi anggota keluarga DPR membuat kekecewaan mendalam kepada tenaga kesehatan. Sebab, keluarga mereka juga belum divaksinasi.
"Meski (vaksin) tak menjamin perlindungan 100 persen, tetapi bisa tetap memberi proteksi kepada yang bersangkutan, supaya tetap dapat menunaikan tugasnya," tutur Dicky.
Editor’s picks
Baca Juga: Deretan Merek untuk Vaksin Mandiri COVID-19: Moderna hingga Sputnik V