Kala Risma Boyong ke Ibu Kota: Cibiran Pencitraan Hingga Rival Anies
PDIP ingin balas kekalahan Pilkada DKI 2017?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tri Rismaharini atau lebih dikenal dengan sapaan Risma kini tengah menjadi sorotan. Lebih-lebih setelah ia dipercaya Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai menteri sosial di kabinet Indonesia Maju.
Resmi masuk kabinet Jokowi, awal Januari 2021, Risma bergegas boyongan ke Jakarta, meninggalkan jabatan lama sebagai wali kota Surabaya. Sembari boyongan di perjalanan ke Ibu Kota, dia mulai blusukan ke desa-desa untuk mengamati permasalahan sosial di beberapa daerah.
Tiba di Jakarta, Risma juga tak sabaran langsung blusukan ke sudut-sudut Ibu Kota. Tetapi, tak semua warga menyambut baik aksi blusukan ini. Banyak yang memuji aksi blusukan Risma, banyak juga yang menganggap blusukan Risma sebagai pencitraan.
Sebagian masyarakat ada yang optimis, kehadiran Risma sebagai mensos sejati, sebagian lainnya ada yang masih trauma kasus korupsi yang melibatkan mensos sebelumnya, Juliari P Batubara, yang berasal dari PDI Perjuangan. Partai yang juga menaungi Risma sekarang ini.
Lebih jauh lagi, kehadiran Risma disebut-sebut sebagai strategi PDIP untuk mempersiapkan bursa calon gubernur DKI Jakarta. Seperti jejak Jokowi sebelumnya, Risma digadang-gadang bakal merapat ke Istana usai memimpin Ibu Kota, lewat Pilpres 2024.
Benarkah spekulasi Risma disiapkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2024?
Baca Juga: Blusukan ke Kolong Jembatan, PDIP Bantah Risma Lakukan Pencitraan
1. PDIP sebut belum putuskan kandidat untuk cagub Pilkada DKI
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya belum memutuskan siapa kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta. Saat ini ada dua kemungkinan jadwal penyelenggaraan pilkada DKI, yaitu 2022 dan 2024.
Organisasi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) sudah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan undang-undang tersebut tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Pasal 201 disebutkan jadwal Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada November 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem ketika itu, Titi Anggraini, skema menggelar pilkada DKI yang momennya bersamaan dengan pilpres tidak logis. Sehingga, Perludem mengusulkan agar Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2022.
Namun, Djarot mengatakan isu itu terlalu sensitif dan belum dibahas di internal partainya. "Kalau menurut saya Bu Risma sebaiknya tetap bekerja saja. Gak usah didengarkan (omongan semacam itu). Tetap bekerja terus sesuai dengan tupoksinya," kata Djarot ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 5 Januari 2021.
Enggan membahas lebih jauh perihal rumor Risma untuk DKI1, Djarot membela Risma soal aksi blusukan untuk menertibkan para tuna wisma di Jakarta belakangan ini. Menurut dia, seharusnya kaum tuna wisma dan pemulung yang berada di ibu kota menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta.
"Itu kan seharusnya mereka yang bereskan. Ketika saya dan Pak Ahok masih menjabat, itu tengah kita bereskan agar pemulung dan gelandangan bisa tinggal di rusunawa atau di panti sosial," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
"Harusnya Pemprov DKI yang lebih semangat untuk membantu warga yang tinggal di kolong jembatan di pinggir sungai, karena mereka berhak untuk bisa hidup layak," imbuh Djarot.
Baca Juga: Perdana Ngantor, Mensos Risma Blusukan ke Kolong Jembatan Ciliwung