Kepercayaan Publik Pada Jokowi Dalam Penanganan Pandemik Mulai Turun
Indikasinya terlihat dari penerapan PPKM yang bermasalah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam menangani pandemik COVID-19 mulai turun. Hal itu yang terlihat dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada periode 20 Juni 2021 - 25 Juni 2021 lalu.
Hasilnya, jumlah warga yang menyatakan percaya tergolong tinggi yakni 43,0 persen. Tetapi, angka itu menurun bila dibandingkan pada Februari 2021 lalu di mana angkanya mencapai 56,5 persen. Artinya, terjadi penurunan 13,5 persen dalam kurun waktu empat bulan.
"Jadi, untuk pertama kalinya selama masa pandemik ini pada bulan Juni ini, tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin (19/7/2021).
Hasil survei itu seolah menjadi jawaban mengapa penerapan pembatasan pergerakan masyarakat rumit dan terkesan tidak efektif.
Bila dilihat dari demografinya, warga di daerah DKI dan Jawa Barat yang menilai kemampuan Presiden Jokowi dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 di level biasa saja. Artinya, warga yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kepercayaannya mulai berkurang.
Temuan LSI itu juga sejalan dengan menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dalam menangani pandemik COVID-19. Pada Juni 2021, jumlah warga yang puas mencapai 59,6 persen. Tetapi, angka itu menurun bila dibandingkan ketika dilakukan survei serupa pada Desember 2020 yakni 68,9 persen.
Apa yang menyebabkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah dalam menghadapi pandemik COVID-19 justru mengalami penurunan drastis? Sebab, bila masyarakat sulit percaya, maka program apapun untuk mengendalikan wabah mustahil dijalankan.
Baca Juga: Survei LSI: 33,6 Persen Warga Merasa Kecil Kemungkinan Tertular COVID
1. Mayoritas warga menilai pembatasan kegiatan sebaiknya dihentikan saja
Temuan lainnya dari LSI yang menarik yakni mayoritas warga lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan ekonominya. Angkanya mencapai 50,7 persen di bulan Juni 2021.
Dibandingkan pada 2020, warga masih memprioritaskan selama pandemik, isu kesehatan yang diutamakan. Pada September 2020, sebanyak 60,5 persen warga masih mengutamakan kesehatan dibandingkan kepentingan ekonomi. Di bulan itu, 36 persen warga saja yang mendukung agar kepentingan ekonomi lebih diutamakan.
Namun, menurut Djayadi, situasi itu tidak bisa berlangsung lama lantaran mereka tidak bisa lagi diam di rumah. "Hal ini dipicu situasi ekonomi masyarakat dalam enam bulan terakhir yang semakin tertekan. Mereka sudah tertekan sebelumnya dan sekarang lebih tertekan lagi," kata Djayadi.
Ia menambahkan, selama dibatasi warga justru tidak diberikan bantuan sosial. Sehingga, mereka memilih tetap keluar rumah untuk mencari nafkah.
Maka, tak heran berdasarkan temuan LSI, lebih banyak masyarakat yang meminta agar PPKM Darurat tidak lagi diperpanjang. Angkanya mencapai 57 persen. Keinginan agar pembatasan pergerakan dilonggarkan justru lebih tinggi dibandingkan ketika diperketat September 2020 lalu.
"Bagi masyarakat, mereka sudah lelah dengan pandemik ini, jadi mereka mengutamakan ekonomi. Tetapi, pemerintah tetap harus melakukan pembatasan yang dibarengi dengan pemberian bantuan kepada warga yang terdampak. Bila tidak dibantu, maka akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat," kata dia memberikan pemaparan.
Baca Juga: Hasil Survei LSI: Mayoritas Warga Ogah Keluar Uang untuk Vaksinasi