KPK Tetapkan Anggota DPR Fraksi PAN Tersangka Korupsi DAK Papua 

2. Pemberi suap terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp250 juta

Sementara, ancaman hukuman bagi Natan Pasomba yakni 5 tahun. Hal itu lantaran penyidik menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Selain diancam dengan pidana penjara 1-5 tahun, Natan juga terancam denda Rp50 juta hingga Rp250 juta. 

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak harus menyuap agar Dana Alokasi Khusus (DAK) cair

Di dalam keterangan persnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebut praktik pemberian suap terkait dengan alokasi Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus/Dana Insentif Daerah masih terus terjadi. Dengan memberikan suap diharapkan penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN bisa lebih besar. Dalam kasus ini, dana perimbangan yang diincar ada di APBN Perubahan tahun 2017 dan APBN tahun 2018 di Kabupaten Arfak, Papua Barat. 

Data yang dimiliki oleh KPK, Natan memberi suap senilai Rp4,41 miliar yang terdiri mata uang rupiah Rp3,96 miliar dan valas USD$33.500. 

"Jumlah ini merupakan komitmen fee 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat," kata Saut. 

Kabupaten Arfak memang diberikan dana alokasi khusus (DAK) pada APBN Perubahan pada tahun 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan DAK pada APBN 2018 senilai Rp79,9 miliar. 

4. KPK sudah menggeledah untuk mencari barang bukti

Untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan perkara, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan ada dua titik yang sudah digeledah. Pertama, rumah rekanan pengusaha di Jakarta dan Manokwari. Kedua, rumah mantan pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang berlokasi di Makassar. 

"Dari penggeledahan itu, disita sejumlah dokumen terkait perkara," kata Saut.