Mayoritas Warga Puas Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Atasi COVID-19
Responden kecewa terhadap pemulihan ekonomi yang buruk
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memaparkan, mayoritas warga puas terhadap kemampuan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin dalam mengatasi pandemik COVID-19. Jumlahnya mencapai 64,6 persen. Angka ini merupakan gabungan dari responden yang menjawab cukup puas dan sangat puas.
Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, kegiatan survei dilakukan pada periode 15-21 September 2021. Tingkat kepercayaan terhadap survei ini mencapai 95 persen.
Di dalam survei itu juga terungkap 32 persen responden tidak puas dengan cara pemerintah pusat menangani pandemik COVID-19. Hasil survei ini juga menggambarkan tren kepuasan Jokowi-Ma'ruf Amin yang melonjak dari periode Oktober 2020 hingga September 2021.
SMRC mencatat, tingkat kepuasan publik tertinggi terhadap kinerja pemerintah mengatasi COVID-19 terjadi pada Maret 2021. Angkanya ketika itu mencapai 69,2 persen.
Tetapi, kemudian angka kepuasan itu menurun menjadi 61,8 persen pada Mei 2021. Lalu, angka kepuasan kembali meningkat menjadi 64,6 persen pada September 2021.
Sementara, tingkat warga yang tidak puas terhadap cara Jokowi-Ma'ruf Amin mengatasi COVID-19 cenderung menurun bila dibandingkan pada Maret 2021 lalu. Pada Maret 2021, jumlah responden yang tidak puas mencapai 35,4 persen. Sedangkan, pada September 2021, jumlah responden yang tidak puas mencapai 32 persen.
Apa alasan warga mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menangani COVID-19?
Baca Juga: Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi
1. Responden anggap pemerintah pusat sudah bekerja keras untuk mengendalikan wabah
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, SMRC menemukan 48 persen responden menilai pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan pandemik COVID-19. Sementara, 32,3 persen menilai COVID-19 di Tanah Air masih bisa dikendalikan meski angkanya masih tetap ada.
Di sisi lain, SMRC menemukan 12,3 persen responden yang menilai cara pemerintah menangani pandemik COVID-19 tidak lebih buruk dibandingkan negara-negara besar lainnya di dunia. Tetapi, menurut Sirojudin Abbas, meski warga mengapresiasi cara pemerintah pusat menangani pandemik COVID-19, tetapi mayoritas dari mereka menolak bila Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperketat.
"Warga menerima bila PPKM diberlakukan dengan longgar. Bila PPKM yang diberlakukan ketat, maka akan ditolak. Sebaliknya, bila longgar akan diterima. Longgar itu pengertiannya, warga masih bisa bekerja ke luar rumah, masih bisa berjualan di pasar, melaut, berdagang. Tapi, prokesnya ditekankan dan pengaturan okupansi, misalnya warung dari 10 dikurangi jadi 5 itu masih oke. Asal jangan ditutup total," ungkap Sirojudin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (20/10/2021).
Baca Juga: Pakar: PPKM Mikro Tak Efektif, Situasi RI Bisa Lebih Buruk dari India