MK Bakal Bahas Keterlibatan Arsul Sani untuk Tangani Sengketa Pemilu

2. Anwar Usman dilarang ikut tangani sengketa pemilu atas putusan MKMK

Sementara, hakim konstitusi lainnya, Anwar Usman dilarang ikut serta mengadili sengketa pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada November 2023 lalu. Anwar terbukti melanggar kode etik secara berat terkait putusan perubahan batas usia minimum untuk menjadi capres dan cawapres. 

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi," ujar Jimly pada tahun lalu. 

Jimly menjelaskan, Anwar dinilai melanggar Sapta Karsa Hutama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari lima amar putusan yang disampaikan oleh Jimly. 

"Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," katanya. 

Pemberhentian ini tidak bermakna ia dipecat dari institusi tempatnya bekerja. Ia tetap menjadi hakim konstitusi namun tak lagi duduk sebagai ketua. 

"Kelima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan" tutur dia lagi.