Wapres: Pemerintah Tidak Akan Akui Bendera Tauhid
Pemerintah tidak perlu mengakui itu bendera ormas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla mengatakan pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar oleh anggota Banser NU di Garut, Jawa Barat, sebagai bendera tauhid. Hal itu disampaikan oleh JK usai melantik praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat (2/11).
"Ya, kan tidak perlu (pemerintah mengakui). Pemerintah kan tidak pernah membuat aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid) ya silakan," ujar JK seperti dikutip dari Antara pada hari ini.
Pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam, sehingga pemerintah tidak perlu mengakui itu merupakan bendera dari ormas tertentu.
"Kalau itu dianggap sebagai bendera tauhid sesuai kepercayaan, ya silakan. Tentu, pemerintah tidak pernah menetapkan bendera harus begini, harus begitu. Tidak, tidak," kata dia lagi.
Lalu, apa kira-kira respons dari massa aksi bela bendera tauhid yang kini telah menyemut di area Monas menuju ke Istana Negara?
Baca Juga: Aksi Pembakaran Bendera Tauhid Bisa Timbulkan Radikalisme Baru
1. Menkopolhukam terima 10 orang perwakilan aksi bela bendera tauhid
Usai menunaikan salat Jumat di Masjid Istiqlal, ribuan massa aksi bela bendera tauhid kemudian mulai long march menuju ke Istana Negara. Namun, sebelum tiba di sana, Menkopolhukam sudah mencegat dan menawarkan diri bersedia menemui perwakilan dari massa. Total ada 10 orang yang ditemui mantan panglima TNI itu.
Mereka yang diterima yakni Jubir Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath, Habib Hanif, KH Nasir Zein, Ust Awit Masyuri, Egi Sujana, Ust Maman S., Abah Ra'ud dan Ibu Nurdiyati. Wiranto menemui mereka didampingi Wakpolri Komjen (Pol) Ari Dono dan jajaran Kemenkopolhukam lainnya.