Politisi Senior: Elektabilitas Airlangga 1 Persen, Koalisi Sama Siapa?
"Kami tak mau Golkar dari partai besar jadi parpol gurem"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politisi senior Partai Golkar, Lawrence TP Siburian, mendesak adanya pergantian pucuk kepemimpinan di parpol yang memiliki lambang pohon beringin itu. Sebab, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar tidak memiliki arah yang jelas menjelang pemilu 2024. Sementara, saat ini parpol-parpol terlihat sudah mulai menetapkan pilihannya dalam berkoalisi.
"Saya sedih, Beliau masih mengatakan ada koalisi ini dan itu. Padahal, kami sudah mengetahui juga Capres sudah ada tiga, yaitu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Partai yang ada sudah terbagi habis ke calon-calon presiden ini. Mereka sudah mulai membentuk koalisinya," ungkap Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).
Kini parpol yang tersisa pun hanya Partai Amanat Nasional (PAN). Meski begitu, politisi Golkar sudah bisa mengetahui sikap dan arah politik PAN.
Lawrence juga menyentil dengan keras elektabilitas Airlangga yang masih stagnan di angka 1 persen. Padahal, sudah mulai mengenalkan diri ke publik lewat baliho-baliho sejak 2021 lalu.
"Sementara, untuk menang pemilu harus (meraih) 50+1. Sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan Golkar yang elektabilitas Ketumnya cuma satu persen? Berarti, dia harus punya suara 50 persen? Suara bakal capres yang lainnya sekarang masih berkisar 25-30 persen. Gak ada (elektabilitas) yang mencapai 40-50 persen," kata dia.
Dia menghitung secara matematis bila Golkar akhirnya mendukung salah satu bakal capres, belum tentu memiliki peluang lebih besar untuk menang.
"Secara logika 25+1, Partai Golkar, pasti gak menang lah. Oleh karena itu, kami yang waras dan sehat, masih bisa berpikir, mau ngomong apa. Kok kami ini mau dibodoh-bodohi. Atau, dianggap orang bodoh? Gak bisa berhitung, gak ngerti politik," ujarnya.
Baca Juga: Relawan Airlangga Dorong Duet Airlangga-Ridwan Kamil di Pilpres 2024
Baca Juga: Politisi Senior Golkar: Munaslub Solusi untuk Kembalikan Elektabilitas
1. Airlangga diminta pertanggungjawabannya lewat forum munas
Lawrence menduga Airlangga sengaja mengulur waktu hingga akhirnya harus menentukan sikap sebagai Capres yang bakal didukung oleh Golkar. Tetapi, menurutnya, Airlangga tidak bakal semudah itu lolos. Sebab, dia bakal dimintai pertanggungjawabannya oleh para petinggi Golkar.
"Tunggu dulu, Beliau diputuskan sebagai ketum dan capres melalui forum munas. Maka, kita akan menuntut pertanggung jawaban. Karena yang memutus itu adalah munas dan rapimnas, itu artinya seluruh pengurus DPP dan DPD Golkar. Semua yang ketok palu tempo hari, itu yang memilih Pak Airlangga," kata Lawrence.
"Mana pertanggungjawaban yang menentukan dia sebagai capres di munas itu? Padahal, yang memutuskan banyak orang. Bagaimana dia mempertanggungjawabkannya? Kok buang badan?" lanjutnya.
Oleh sebab itu, dia menilai produk yang dihasilkan pada rakernas Golkar berupa penetapan Airlangga yang berhak menentukan Capres dan Cawapres keliru. Sesuai AD/ART Golkar, forum rakernas hanya berisi pembahasan program kerja yang telah diputuskan melalui mekanisme munas dan rapimnas.
"Itu ada di pasal 39 ayat 5a. Berarti, Beliau sudah melanggar konstitusi, yang mana UU tertinggi di partai," tutur dia.
Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Minta Airlangga Umumkan Cawapres Agustus