Dewan Pakar Golkar Minta Airlangga Umumkan Cawapres Agustus
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto optimis pertai berlambang pohon beringin menang di 2024. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Pakar Partai Golkar meminta kepada Ketua Umum, Airlangga Hartarto agar segera mendeklarasikan diri sebagai capres dan mencari pendampingnya paling lambat pada Agustus 2023. Itu merupakan satu dari tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar yang diserahkan secara tertulis kepada Airlangga pada Senin kemarin. Sebelumnya pada Minggu (9/7/2023), Dewan Pakar menggelar rapat pleno ke-8 di kediaman Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono.
"Rapat pleno kemarin itu berlangsung dari pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, itu tiga jam. Di dalam proses itu, ada sekitar 20 orang. Mereka semua berbicara. Sampai pada kesimpulan 1 hingga 3. Memang, di dalam rekomendasi tidak ada kata-kata mengusulkan Munaslub (Musyawaran Nasional Luar Biasa)," ungkap anggota Dewan Pakar, Ridwan Hasjim kepada media pada Rabu (12/7/2023).
Ridwan pun membenarkan bahwa salah satu isi rekomendasi meminta Airlangga untuk mendeklarasikan diri sebagai capres. Kemudian, ia sekaligus juga diminta untuk mendeklarasikan bakal cawapres paling lambat pada Agustus 2023. Meski tidak ada kata munaslub di dalam rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pakar, tetapi bila Airlangga gagal mendeklarasikan diri sebagai capres dan mengumumkan pendamping, maka munaslub bisa digelar.
Musyawarah nasional, kata dia, merupakan mekanisme dan forum tertinggi di Partai Golkar untuk mengubah isi keputusan Munaslub 2019 lalu. "Sebagai organisatoris berpengalaman, bila nomor satu tidak terlaksana ya ujungnya tentu Munaslub. Jadi, jangan menjadikan Munaslub sesuatu yang berbahaya," kata dia.
1. Isi tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar kepada Airlangga
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Berikut adalah tiga rekomendasi Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar:
- Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki “kendaraan politik" dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024
- Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
- Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Bakal Evaluasi Munas, Airlangga Berpotensi Diganti
2. Bila Airlangga resmi jadi capres maka tak dibutuhkan munaslub
Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto di Rakernas Golkar Tahun 2023 (IDN Times/Ilman Nafi'an)Ridwan juga menyebut bila Airlangga pada akhirnya mendeklarasikan diri menjadi capres, maka munaslub tidak dibutuhkan. Sebab, langkahnya sesuai putusan munaslub pada 2019 lalu.
Editor’s picks
"Tetapi, yang jadi masalah kalau (capres) bukan Pak Airlangga. Maka, harus diperbarui keputusan Munas itu. Karena yang bisa memperbaiki, instansinya hanya di munas," kata dia.
Ia menambahkan dinamakan Munas Luar Biasa lantaran forum tersebut digelar di luar jadwal yang ada. Munas digelar tiap lima tahun sekali.
Ia juga menyentil kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto salah tempat bila menggunakan forum rakernas untuk memberikan mandat tetap sebagai capres. "Makanya, saya bingung dengan DPP. Mereka sebenarnya ngerti organisasi atau tidak. Karena rakernas itu berfungsi untuk membahas program kerja yang telah diputuskan oleh munas atau rapimnas. Tidak boleh membuat keputusan baru di dalam rakernas itu," kata dia.
3. Airlangga dinilai tidak siap bertarung untuk jadi capres dan cawapres
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (20/10/2021). Perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar tersebut mengangkat tema Bersatu Untuk Menang (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Sementara, dalam pandangan analis politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, peluang Airlangga diturunkan dari kursi ketua umum sangat memungkinkan. Apalagi elektabilitasnya sebagai capres dan cawapres saat ini masih rendah. Akibatnya, Golkar sebagai partai besar sejak zaman Orde Baru kini posisinya terlunta-lunta.
"Kalau saya sih melihat ini kesalahan dari ketua umumnya, karena ketua umumnya tidak siap untuk fight jadi capres maupun cawapres. Ibaratnya kalau saya boleh mengkritik, (Airlangga) tidak laku jual. Ini yang menyebabkan Golkar berada dalam situasi dilema tadi," ujar Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 9 Juli 2023 lalu.
Ia pun menduga Golkar akan bersikap realistis dengan bergabung ke koalisi yang memberikannya keuntungan lebih. "Kalau yang menguntungkan ke PDIP ya Golkar akan merapat ke PDIP tetapi kalau yang menguntungkan berlabuh ke Prabowo maka akan gabung ke Partai Gerindra. Karena politik itu soal pembagian kekuasaan," katanya.
SIkap Golkar, tutur dia, akan bergantung kepada kesepakatan politik yang ditawarkan oleh masing-masing koalisi. Ia pun secara blak-blakan menilai peluang Airlangga untuk menjadi capres atau cawapres sudah tertutup bila melihat situasi politik saat ini.
"Kalau saya sih melihatnya peluang Airlangga (menjadi capres atau cawapres) agak berat dan tertutup. Ini pandangan obyektif saja. Karena Partaii Golkarnya besar tapi Airlangganya tidak mumpuni dengan memiliki elektabilitas yang besar sehingga pihak lain juga tidak mau," tutur dia.
Ia menggaris bawahi dalam membangun koalisi setiap parpol menginginkan kemenangan. Salah satu parameter standar untuk bisa membangun koalisi adalah elektabilitas lantaran menyangkut faktor keterpilihan.
Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Usulkan Munaslub, Airlangga: Gak Ada Agenda Itu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
