Profil Mardani Maming, Politikus PDIP yang Diduga Terjerat Kasus Suap

2. Mardani dilantik jadi Ketum HIPMI dan Bendum PBNU

Usai tak lagi menjadi pejabat publik, Mardani lalu fokus berkarier sebagai pengusaha. Pada 2019 lalu, ia kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada masa bakti 2019-2022. Pelantikan Mardani disaksikan langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Januari 2020 lalu di Hotel Raffles, Jakarta. 

"Ini menjadi sejarah baru HIMPI, presiden bisa menghadiri langsung pelantikan kepengurusan BPP HIPMI. Pak Jokowi adalah kader HIPMI sejati," ungkap Mardani di hadapan sekitar 1.000 pengusaha ketika itu. 

Selain itu, pada Januari 2022 lalu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengangkat Mardani menjadi Bendahara Umum PBNU pada periode 2022-2027. Hal ini tertuang dalam Keputusan PBNU Nomor 01/A.2.04/01/2022.

"Bendahara Umum, Haji Mardani H Maming," ujar Gus Yahya saat mengumumkan susunan kepengurusan PBNU dalam konferensi pers, 12 Januari 2022 lalu. 

Itu sebabnya, ketika Mardani dikabarkan dijadikan tersangka kasus suap oleh komisi antirasuah, PBNU menyatakan siap memberikan bantuan hukum. "Kami sudah mendengar kabar itu. Akan tetapi, kami kan pelajari dulu nanti, ya, karena ini baru hari ini. Sekarang kami kan belum mengetahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Kami akan pelajari nanti," ungkap Gus Yahya pada Senin kemarin.

Menurut dia, NU memiliki mekanisme dan persyaratan yang jelas untuk menentukan sikap atau bertindak. Sehingga mereka perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran mengenai duduk perkara kasus itu.

3. Mardani akui belum terima surat penetapan jadi tersangka dari KPK

Sementara, kuasa hukum Mardani, Ahmad Irawan mengatakan kliennya belum menerima surat pemberitahuan dari KPK soal statusnya yang naik menjadi tersangka. Ahmad juga menjelaskan kliennya belum menerima surat salinan pencegahan bepergian ke luar negeri dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. 

"Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming, surat keputusan, permintaan, dan/atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi," ungkap Irawan dalam keterangan tertulis, pada Senin kemarin. 

Pihaknya, kata dia, kini masih menunggu secara resmi salinan keputusan pencegahan tersebut. Di sisi lain, Irawan mempertanyakan perihal status hukum kliennya yang ternyata malah telah diketahui lebih dulu oleh publik

"Kami tentu mempertanyakan kenapa hal tersebut lebih dahulu diketahui oleh publik dibanding Bapak Mardani selaku yang berkepentingan dengan keputusan tersebut," tutur dia lagi. 

Mardani kini menjadi sorotan lantaran diduga saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, ia menerima suap dari perusahaan tambang. Nominal suap yang diduga diterima oleh Mardani untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp89 miliar. Hal itu terungkap di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 13 Mei 2022 lalu.